Iklan
TEMPO Interaktif, Islamabad - Pemerintahan Perdana Menteri Yusuf Raza Gilani, 58 tahun, kemarin dipastikan selamat dari ancaman pemakzulan yang dilancarkan mitra koalisi Gerakan Muttahida Qaumi (MQM). Pemerintahan Pakistan yang bersekutu dengan Amerika Serikat itu lolos dari jeratan mosi tak percaya parlemen setelah partai oposisi utama menyatakan menolak ikut serta.
"Voting akan menghancurkan negeri ini," kata Ketua Liga Muslim Pakistan (PML-N) Raja Zafar ul-Haq. "Kami tak ingin stabilitas negeri ini terancam." Sebelumnya, bekas Perdana Menteri Nawaz Sharif, yang juga Ketua Umum Liga Muslim, partai oposisi utama di negeri nuklir itu, menyatakan partainya tak akan mengajukam mosi tidak percaya terhadap Gilani.
"Melakukan hal itu sama saja memperburuk stabilitas negeri ini," ujar Sharif. Kisruh politik ini berawal dari loncatnya Gerakan Muttahida Qaumi (MQM) ke kubu oposisi di parlemen. Alhasil, partai pemerintah, Partai Rakyat Pakistan (PPP) tak lagi menjadi mayoritas di parlemen. Alasannya mereka menentang kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak.
"Secara umum performa pemerintahan Partai Rakyat Pakistan amat buruk," ujar Ketua Umum Gerakan Muttahida Altaf Hussain, yang memimpin partainya dari Inggris sejak 1992. Keluarnya partai terbesar keempat di Pakistan dengan basis massa di Karachi itu menyisakan pemerintah 158 kursi dari total 342 kursi di parlemen.
"Partai ini memang pragmatis dan amat oportunis," ujar pemerhati politik Rasul Bakhsh Rais seperti dikutip CS Monitor. "Mereka akan membuat kesepakatan dengan partai manapun asalkan tetap bisa berkuasa di Karachi." Beruntung, partai oposisi kedua terbesar Partai Liga Muslim (PML-Q) pimpinan Chaudhry Shujaat Hussain juga tak mendukung mosi di parlemen.
Perdana Menteri Gilani, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Rakyat Pakistan, memakai peluang itu untuk bergerak menemui kelompok koalisi dan oposisi. Gilani, Sharif, dan Hussain mahfum tekanan terhadap pemerintahannya bakal membuat kelompok-kelompok milisi kian genjar melancarkan serangan berdarah ke negeri itu.
Itu sebabnya Amerika Serikat, meski menolak berkomentar soal kisruh politik dalam negeri Pakistan, menghimbau agar konflik politik itu tak membuat redup kampanye anti-milisi bersenjata. "Kami akan tetap menjalin kerjasama dengan pemerintah Pakistan," ujar Jurubicara Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat P.J. Crowley.
AP | REUTERS | CSMONITOR | ANDREE PRIYANTO
Iklan
