Pantai Gading Kian Genting  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Sierra Leone Ernest Bai Koroma (kiri) dan pengklaim kursi kepresidenan Pantai Gading Alassane Ouattara. REUTERS/Stringerdjo

    Presiden Sierra Leone Ernest Bai Koroma (kiri) dan pengklaim kursi kepresidenan Pantai Gading Alassane Ouattara. REUTERS/Stringerdjo

    TEMPO Interaktif, Abidjan - Kondisi Pantai Gading semakin genting. Duta Besar Pantai Gading untuk PBB, Youssoufou Bamba mengatakan negara di benua Afrika itu di tepi genosida atau pembasmian etnik.  Dia juga mengklaim beberapa rumah telah ditandai berdasarkan suku. Bamba berharap dunia segera bertindak dan membantu negaranya keluar dari krisis.

    Pantai Gading kacau sejak pemilihan presiden pada bulan lalu. Menurut Komisi Pemilihan Independen, kandidat oposisi, Alassane Ouattara memenangkan pemilihan, tapi  Mahkamah Konsitusi Pantai Gading membatalkan kemenangan Ouattara dan mengumumkan kemenangan calon incumbent, Presiden Laurent Gbagbo.  

    Perserikatan Bangsa Bangsa, perkumpulan negara Afrika dan badan internasional lainnya mengakui kemenangan Ouattara, namun Gbagbo menolak untuk mundur dari jabatannya. Gbagbo melawan dengan menyebarkan kabar hitam tentang Outtara lewat siaran televisi dan radio pemerintah, mereka juga menculik dan membunuh para pendukung Outtara

    Dalam pidatonya di New York, Bamba yang ditunjuk Outtara mengatakan Outtara adalah orang yang tepat untuk memimpin Pantai Gading. "Dia telah terpilih dari pemilihan demokratis yang bebas, transparan dan adil," kata Bamba. "Hasilnya pun telah diakui oleh komisi independen bahkan PBB." 

    Bamba mengatakan misi saat ini yang perlu dilakukan adalah bagaimana Gbagbo turun dari jabatannya. Dia juga meminta para pemimpin dunia untuk menekan Gbagbo menerima kekalahannya dan legawa untuk turun. Sebab, Pantai Gading kini di ambang perang sipil. Demonstrasi terus terjadi, sebanyak 170 orang sudah tewas di jalanan. "Saat ini kami berada di ambang perang sipil dan pembantaian etnik, kita harus berbuat sesuatu," ujarnya. 

    GUARDIAN | POERNOMO GR 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.