Pantai Gading di Ambang Perang Sipil

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekjen PBB Ban Ki-moon saat diwawancarai di kantornya (17/9) Ban Ki-moon menyatakan krisis keuangan di Amerika akan berdampak negara-negara lain khususnya bagi negara donor. Foto: AP

    Sekjen PBB Ban Ki-moon saat diwawancarai di kantornya (17/9) Ban Ki-moon menyatakan krisis keuangan di Amerika akan berdampak negara-negara lain khususnya bagi negara donor. Foto: AP

    TEMPO Interaktif, Jakarta - Situasi Pantai Gading saat ini semakin kacau akibat perselisihan hasil pemilihan presiden. Menurut Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa  Ban Ki-Moon bila situasi semakin memburuk maka bisa terjadi perang sipil di negara  Afrika Barat tersebut. 

    Pantai Gading kacau sejak pemilihan presiden pada bulan lalu. Menurut Komisi Pemilihan Independen, kandidat oposisi, Alassane Ouattara memenangkan pemilihan, tapi  Mahkamah Konsitusi Pantai Gading membatalkan kemenangan Ouattara dan mengumumkan kemenangan calon incumbent, Presiden Laurent Gbagbo.  

    Perserikatan Bangsa Bangsa, perkumpulan negara Afrika dan badan internasional lainnya mengakui kemenangan Ouattara, namun Gbagbo menolak untuk mundur dari jabatannya. "Dalam beberapa minggu terakhir para pendukung loyal Gbagbo  di tubuh militer mencoba menyerang masyarakat terutama pendukung Ouattara," kata Ban di New York kemarin. 

    Bentuk perlawanan Gbagbo di antaranya, menyebarkan kabar hitam tentang Outtara lewat siaran televisi dan radio pemerintah, mereka juga menculik dan membunuh para pendukung Outtara. "Perang sipil bisa tidak terhindari," kata Band. 

    Dari Pantai Gading, Gbagbo berpidato dan menekankan kemenangannya. "Saya seorang presiden," kata Gbagbo. "Saya tidak ingin ada pertumpahan darah, saya tidak ingin ada perang lagi." Gbagbo juga mengundang komite internasional untuk meninjau ulang hasil pemilihan demi mencegah kekerasan terus meluas. 

    Sedangkan Kepala Pasukan Perdamaian PBB, Alain Le Roy menyatakan pesan Gbagbo sudah jelas, dia tidak ingin ada kekerasan lagi. "Jadi seluruh tentara yang loyal kepada dirinya untuk berhenti memprovokasi dan melakukan kekerasan," kata Le Roy. 

    CNN | PGR    





     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.