AS akan Kurangi Kehadiran Diplomatiknya di Indonesia

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta:Menyusul peristiwa pengeboman di Bali, Presiden Amerika Serikat George Bush menegaskan akan segera mengurangi kehadiran diplomatnya di Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Bush juga mengutuk keras aksi yang menewaskan sedikitnya 181 orang, yang sebagian besar adalah warga negara Australia. “Sedikitnya 182 orang telah dibunuh dan ratusan lainnya cedera dalam sebuah aksi yang sengaja dirancang untuk kepentingan teror dan chaos,” tegas Bush dalam pernyataannya, seperti yang dikutip dari AFP, Minggu(13/10). Sementara itu, Presiden Bush atas nama rakyat Amerika Serikat, menyampaikan rasa simpatinya yang mendalam atas peristiwa tersebut. “Saya menyampaikan simpati yang dalam kepada rakyat Indonesia atas peristiwa yang mengerikan ini,” kata dia. Bush juga menyampaikan rasa duka citanya kepada pemerintah Australia atas korban jiwa yang sebagian besar adalah warga negara negeri kangguru tersebut. Sedangkan AS sendiri meyakini ada beberapa warga negaranya yang mengalami cedera atas peristiwa itu. Saat ini, pemerintah AS sedang melakukan evaluasi atas kehadiran peran diplomatiknya di Indonesia. “Pesan ini sudah dikirimkan kepada pihak Kedutaan Besar AS di Indonesia untuk segera melakukan evaluasi,” ujar seorang pejabat di Sekretariat Negara AS. Pesan tersebut juga meminta agar Kedubes mempertimbangkan keberadaan warga negara AS yang berada di Indonesia untuk segera kembali ke negara asalnya. Sementara itu, Duta Besar AS untuk Indonesia Ralp Boyce menegaskan selama tidak ada pernyataan sikap bertanggung jawab atas pengeboman itu, dugaan tetap diarahkan ke jaringan teroris Al Qaidah. Saat ini, menurut laporan AFP, Biro Investigasi Federal (FBI) AS bertolak menuju Bali. Sejauh ini, pejabat berwenang di FBI tidak menolak ataupun membenarkan pengiriman tim tersebut. (Erdian Dharmaputra—AFP/Tempo News Room)

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.