Assange Serang Balik Biden  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Julian Assange. AP/Lefteris Pitarakis

    Julian Assange. AP/Lefteris Pitarakis

    TEMPO Interaktif, London - Pendiri situs pembocor dokumen rahasia WikiLeaks, Julian Assange menyerang balik Wakil Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang menyebutnya teroris hi-tech atau canggih. Assange mengatakan meski bebas dengan jaminan, penahanan dirinya beberapa waktu di penjara London adalah sebuah bentuk penahanan hi-tech atau canggih.

    Pernyataan Biden yang menyebut Assange teroris adalah pernyataan paling keras yang dikeluarkan pejabat pemerintahan Obama sejak WikiLeaks membocorkan kawat diplomatik Kedutaan Besar Amerika Serikat di seluruh negara. Biden mengklaim dengan dibocorkannya kawat diplomatik ini maka Assange telah membuat semua pejabat Amerika dalam bahaya juga membuat semua kepentingan Amerika terancam. 

    Dalam acara "Meet the Press" di stasiun televisi NBC yang disiarkan Minggu (19/12), Biden juga mengatakan pemerintah Amerika Serikat sedang mencari jalan untuk mencegah kebocoran lebih jauh lagi. "Departemen hukum lagi mencari caranya," kata Biden. Termasuk, kata Biden, untuk menuntut dan membawa Assange ke pengadilan.  

    Assange pun menanggapi. "Biden menyerang organisasi kami dan pers dengan tujuan kekerasan atau politis, jadi siapa sebenarnya yang teroris?" kata Assange kepada harian El Pias, Spanyol. 

    Pengadilan Tinggi memutuskan pendiri WikiLeaks Julian Assange bebas dengan jaminan 200 ribu pounds (Rp 2,8 miliar), Kamis (16/12). Assange saat ini tinggal di Ellingham Hall, rumah temannya di Inggris. Tiap hari, Assange harus melapor ke kantor  polisi setempat. Sehinga dia pun tidak bisa jauh dari rumah. 

    Sejak akhir bulan lalu, situs pembocor dokumen rahasia yang didirikan Assange, WikiLeaks membocorkan kawat diplomatik milik Kedutaan Besar Amerika Serikat di seantero dunia. WikiLeaks mengklaim memiliki lebih dari 250 kawat diplomatik dari tahun 1966 sampai 2010.  Sampai hari ini Wikileaks sudah mengeluarkan 1818 dokumen. 

    ABC | PGR 





     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.