Wikileaks: Australia Ingin Yudhoyono Terpilih Lagi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.  ANTARA/Widodo S. Jusuf

    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ANTARA/Widodo S. Jusuf

    TEMPO Interaktif, Sydney - Australia memandang Indonesia sebagai negara tetangga yang paling penting. Hubungan kerjasama selama ini terjalin erat dan baik. Bahkan Australia terkesan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memberikan kerjasama kelas satu bagi penanggulanan terorisme. 

    "Karena itu Australia berharap Yudhoyono terpilih kembali menjadi presiden," kata pejabat Departemen Luar Negeri Australia untuk kawasan Asia Tenggara, Peter Woolcott. Pernyataan Woolcott ini terungkap di dalam kawat diplomatik milik pemerintah Amerika Serikat yang dibocorkan Wikileaks kepada harian Sydney Morning Herald, Rabu (15/12). 

    Woolcott mengatakan hal tersebut saat bertemu dengan diplomat dari Amerika Serikat di Canberra pada 2008. Salah satu pejabat Australia yang ikut pertemuan tersebut, David Ritchie mengungkapkan mereka kesulitan menangani masalah imigran gelap dari Indonesia. Selain masalah imigran Indonesia, mereka juga terbenani pemberian bantuan bagi Timor Leste yang tak henti. 

    Dalam kawat diplomatik tersebut juga terungkap, Australia membeberkan dan menggambarkan situasi politik negara kawasan Asia Tenggara yang kacau.  Negara tersebut di antaranya,  Filipina, Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Burma. 

    Sedangkan pejabat Departemen Luar Negeri Australia lainnya, Graham Fletcher memberikan pandangannya tentang Cina. "Hu Jintao ingin terus berkuasa sampai 2012, saat itulah dia baru akan mengalihkan tongkat kepemimpinan," ujar Fletcher. 

    Menurut Fletcher,  secara pencitraan internasional, Cina sangat mengagumkan. Padahal, kata dia, karakter Cina sebenarnya, ketakutan, gugup dan tidak pasti. Namun, Woolcott menambahkan negara-negara di Asia Tenggara sangat nyaman berhubungan dengan Cina. 

    SYDNEY MORNING HERALD | PGR  






     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.