Hasil Pemilu Afganistan Disambut Demonstrasi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pemilu Afganistan. AP/Musadeq Sadeq

    Pemilu Afganistan. AP/Musadeq Sadeq

    TEMPO Interaktif, Kabul -Para pejabat pemilu Afganistan hari ini mengumumkan hasil yang paling lama tertunda dari pemilu legislatif pada 18 September lalu. Namun diskualifikasi lebih dari sepertiga kandidat memicu demonstrasi besar.

    Kredibilitas hasil pemilu bakal membebani penelaahan Presiden Amerika Serikat atas strategi perang Afganistan, bulan depan, di tengah naiknya kekerasan dan kendurnya dukungan publik, terutama setelah pemilu presiden yang tercemar tahun lalu.

    Tuduhant-tuduhan yang konsisten muncul terkait kecurangan dalam kedua hajatan pemilu telah meningkatkan soal kredibilitas pemerintahan Presiden Hamid Karzai saat ini, ketika para Amerika Serikat dan NATO telah mengkaji ulang komitmen jangka panjang mereka di Afganistan.

    Komisi Pemilihan Umum Independen (IEC) berjanji merilis hasil penuh setelah lebih dari 10 pekan setelah pemilu tapi Ketua IEC Fazl Ahmad Manawi bilang, hasil pemilu di provinsi Ghazni, barat daya Kabul masih belum pasti.

    Di 33 provisi lainnya ditambah satu kursi untuk daerah nomaden Kuchi telah diumumkan. Juru bicara IEC Marzia Siddiqi Salim bilang, tanpa Ghazni yang dialokasikan 11 kursi, sebanyak 238 tempat dari 249 kursi wolesi, jirga, atau majelis rendah, telah bisa ditentukan. “Mungkin butuh waktu sepekan ke depan,” tutur Siddiqi ketika ditanya kapan sebuah parlemen baru akan terbentuk.

    Protes-protes meruyak di Kabul dan beberapa kota lain. Meskipun meruyaknya kecemasan terkait pelanggaran atau sengketa hasil pemilu, dan seruan para pemrotes untuk pemungutan suara agar dibatalkan, Manawi menyebut tak akan ada pemilu ulang.

    Reuters | AP | dwi arjanto


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.