Pria Bersenjata Tembak Tiga Muslim di Thailand Selatan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana di sebuah pasar di Yala, Thailand Selatan (29/10). Sembilan orang luka akibat bom meledak setelah Perdana Menteri Somchai Wongsawat mengunjungi kawasan tersebut. Foto: AFP/Muhammad Sabri

    Suasana di sebuah pasar di Yala, Thailand Selatan (29/10). Sembilan orang luka akibat bom meledak setelah Perdana Menteri Somchai Wongsawat mengunjungi kawasan tersebut. Foto: AFP/Muhammad Sabri

    TEMPO Interaktif, Yala -Thailand Selatan masih belum aman sepenuhnya. Menurut polisi Thailand, hari ini sejumlah pria bersenjata menembak mati tiga pria Muslim, termasuk seorang guru agama, tak lama setelah mereka bertemu dengan beberapa pejabat militer di sebuah basis militer.

    Menurut Mayor Polisi Kolonel Chaitat Intanoojit, komplotan bersenata itu memberondong sebuah mobil van yang membawa guru agama dan dua politisi Muslim di provinsi Narathiwat. Ketiga pria, yang baru saja menggelar sebuah pertemuan rutin dengan para pejabat militer di basis itu, tewas. Polisi menuding serangan itu oleh pemberontak Islam meskipun belum ada kelompok yang mengaku bertanggungjawab.

    Provinsi kaya karet seperti Pattani. Yala dan Narathiwat adalah dulunya sebuah kesultanan Muslim yang dianeksasi seabad yan lampau oleh Thailand yang didominasi Budha. Sebanyak 80 persen rakyat kawasan yang miskin itu Muslim dan berbahasa dialek Melayu.

    Kekerasan berdarah berlangsung terutama oleh aksi-aksi penembakan hingga pengeboman. Target-targetnya adalah warga Budha dan Muslim yang terasosiasi negara Thailand, seperti para polisi, tentara, pejabat pemerintah dan para guru.

    Penempatan belasan ribu polisi dan tentara buat memperkuat hukum keamanan yang telah dilakukan cuma secuil menurunkan kekerasan berdarah. Tak ada kelompok terkemuka yang mengklaim bertanggungjawab.

    Reuters | dwi a


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.