Indonesia Minta Hongkong Batalkan Pajak terhadap Pembantu

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta:Indonesia bersama empat negara Asia lainnya, meminta pemerintah Hongkong untuk membatalkan rencananya menerapkan pajak terhadap penghasilan pembantu rumah tangga asing. Keempat negara lainnya itu adalah Filipina, Thailand, Nepal dan Sri Lanka. Jumat kemarin (3/1), perwakilan dari lima negara tersebut bertemu dengan Sekretaris bidang Pembangunan Ekonomi dan Perburuhan Hongkong Stephen Ip di Hongkong. Para perwakilan itu percaya, pemerintah Hongkong akan menemukan alternatif yang tepat sesuai dengan target ekonomi dan sosial. Sebelumnya, Konsul Jenderal Filipina Victoria S. Bataclan menilai pajak terhadap pendapatan pembantu rumah tangga sebagai kebijakan yang diskriminatif dan tidak adil, yang tidak akan menguntungkan siapapun. Menanggapi permintaan lima negara tersebut, Stephen Ip menjanjikan akan menyampaikan tuntutan itu kepada pemerintah Hongkong. Namun dirinya tidak berani menjamin kebijakan pajak itu akan dihapuskan. Tapi kami berjanji akan menindak tegas pelaku eksploitasi terhadap pembantu rumah tangga, katanya. Pemerintah Hongkong, tambahnya, juga telah membentuk satuan tugas untuk melawan pemberian upah di bawah standar kepada pembantu rumah tangga. Beberapa hari lalu, ribuan pembantu rumah tangga asing di Hongkong menggelar unjuk rasa. Mereka memprotes rencana pemerintah Hongkong mengenakan pajak terhadap penghasilan pembantu rumah tangga. Sebelumnya, pemerintah Hongkong menyatakan akan memotong penghasilan para pembantu rumah tangga itu sebesar HK$ 500. Diperkirakan dari pajak ini pemerintah Hongkong akan mendapat pemasukan sebesar HK$ 1,2 miliar per tahun. Saat ini, mayoritas dari sekitar 240 ribu pembantu di Hongkong berasal dari Filipina. Disusul dari Indonesia dan Thailand. The Straits Times / Sapto Pradityo --- TNR

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.