Republiken Bersumpah Mentahkan Agenda Obama

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • John Boehner. (AP Photo/Alex Brandon)

    John Boehner. (AP Photo/Alex Brandon)

    TEMPO Interaktif, Washington - Hasil pemilu sela Amerika Serikat tampaknya bakal menyulitkan Presiden Barack Obama. Bagaimana tidak, para anggota Partai Republik yang melenggang ke DPR dengan riang, hari ini berjanji menjalankan kekuasaan baru mereka di Kongres untuk membalikkan beberpa pencapaian penting Obama. Namun Obama bilang para pemilih ingin kedua partai bekerja lebih keras untuk menemukan kesamaan demi kepentingan lebih besar.

    "Sudah cukup jelas bahwa rakyat Amerika ingin pemerintahan yang lebih kecil, lebih murah dan lebih bertanggungjawab," tukas anggota DPR Republiken, John Boehner, yang digadang bakal menjadi Ketua DPR berikutnya, kepada wartawan di Washington, Rabu (atau dinihari tadi WIB). "Komitmen kami adalah untuk mendengarkan rakyat Amerika."

    Pemilih, yang resah karena ekonomi dan tak bahagia dengan kepemimpinan Obama, menghukum Demokrat dalam pemilu sela pada Selasa lalu yang memberikan kontrol DPR kepada Republik dan memperlemah mayoritas Demokrat di Senat.

    Obama menyebut hasil pemilu sela "sebuah kekalahan" dan mengatakan dalam sebuah konferensi pers Gedung Putih solusi yang dituntut oleh rakyat Amerika yang frustrasi akan sulit ditemukan. "Saya tak bisa mengakui bahwa ini bakal mudah," ujarnya. "Pesan yang luar biasa saya dengar dari pemilih adalah bahwa kita ingin semua orang bertindak dengan tanggungjawab di Washington, kami ingin Anda bekerja lebih keras untuk mencapai konsensus.

    Republik meraih 60 kursi DPR di pemilu sela, menjungkalkan Ketua DPR Nancy Peloi dari kekuasaan dan menempatkan orang-orang Partai Republik bertugas di komite-komite DPR. Ini adalah pergeseran terbesar dalam kekuasaan di dewan sejak Demokrat memenangkan 75 kursi di DPR pada tahun 1948.

    Reuters | dwi arjanto


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.