Australia Peringatkan Aksi Teroris di Filipina

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Marinir Filipina mengamankan kamp pemberontak Abu Sayyaf di provinsi pulau Jolo di selatan Filipina, Senin, 21 September 2009.(AP Photo/Nickee Butlangan)

    Marinir Filipina mengamankan kamp pemberontak Abu Sayyaf di provinsi pulau Jolo di selatan Filipina, Senin, 21 September 2009.(AP Photo/Nickee Butlangan)

    TEMPO Interaktif, Manila - Amerika Serikat, Inggris dan Australia hari ini memperingatkan naiknya risiko serangan teroris di Filipina, dengan Australia menyebut di sana terdapat laporan yang bisa dipercaya bahwa serangan mungkin terjadi di Ibukota Manila.

    Menurut Menteri Pertahanan Filipina Voltaire Gazmin, pemerintah belum melihat sebuah ancaman segera tapi peringatan-peringatan sudah dilakukan secara serius.

    Tiga peringatan perjalanan tertanggal 2 November dan menyebutkan kemungkinan target bisa termasuk tempat-tempat yang sering dikunjungi orang-orang ekspatriat dan pelancong asing, seperti bandara dan tempat-tempat belanja, dan dilansirnya nasehat buat warga untuk bersiap dalam kewaspadaan tinggi.

    “Serangan-serangan teroris, termasuk pengeboman, bisa terjadi kapanpun, dimanapun di Filipina, termasuk di Manila,” demikian Kepala Departemen Urusan Asing Australia dalam sebuah nota peringatan.

    “Kami terus-menerus menerima laporan-laporan kredibel yang mengindikasikan teroris merencanakan serangan lagi terhadap sebuah skala target-target luas, termasuk tempat-tempat yang disukai orang asing,” ujar otoritas Inggris dan Amerika Serikat yang menyatakan serangan teroris untuk mendiskreditkan bisa terjadi di Manila.

    Rekomendasi lainnya tetap dijaganya larangan perjalanan ke Mindanau dan kepulauan Sulu di Filipina selatan karena risiko-risiko berbahaya dari pemberontakan dan militan Islam di kawasan tersebut.

    Reuters | dwi a


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.