Junta Myanmar Tebar Ancaman

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pemimpin junta militer Myanmar Than Shwe. AP /David Longstreath

    Pemimpin junta militer Myanmar Than Shwe. AP /David Longstreath

    TEMPO Interaktif, Yangon-Penguasa militer Myanmar kemarin mengancam untuk tetap memegang kekuasaan jika publik abstain dari pemilu pada 7 November mendatang, yang sudah lama ditunggu. Yangon juga menyalahkan media-media asing, yang dituding mencoba menggagalkan pemilu (parlemen).

    Junta militer, yang berkuasa sejak suatu kudeta 1962, mengatakan 13 organisasi media asing telah berkolusi dengan gerakan-gerakan oposisi untuk menghalangi rakyat dari pemilu dan menciptakan “kesulitan-kesulitan besar” di negeri itu.

    “Jika pemilu gagal (oleh warga pemilih), tak akan ada sebuah pemerintahan yang terpilih oleh suara rakyat,” demikian tulis semua koran-koran yang dikontrol pemerintah yang bertindak sebagai juru bicara rezim tertutup tersebut.
    “Pemerintah berkuasa tak akan punya pilihan, tapi bakal tetap bertugas untuk keamanan negara hingga digelarnya pemilu yang lain. 

    Jika begitu, ini bakal memerlukan waktu lama,” demikian pernyataan itu menambahkan. Berita tersebut juga menyatakan bahwa rencana Myanmar menjadi sebuah negara demokratis butuh waktu lebih dari satu dekade ada dalam draf.

    Ini adalah pertama kalinya junta membuat semacam ancaman, atau menunjuk adanya kemungkinan sebuah kampanye tak memilih alias golongan putih menjelang pemilu, yang disebut para pengkritik sebagai hal memalukan untuk mempertahankan genggaman tangan besi militer dalam kekuasaan.

    Dengan tidak adanya apa pun oposisi yang nyata untuk dua partai besar yang didukung oleh militer, para aktivis dan analis mengatakan suatu boikot yang signifikan oleh para pemilih akan menjadi satu-satunya cara untuk mengekspresikan oposisi publik terhadap pemilu.

    Komentar (media pemerintah) tidak menyebut nama media-media berita asing yang menuduh percobaan untuk menyabot pemilihan. Disebutkan bahwa para jurnalis yang bekerja erat dengan organisasi-organisasi yang “tidak lagi partai politik”, sebuah referensi terselubung kepada oposisi partai Liga Nasional bagi Demokrasi (NLD), telah memboikot pemilu.

    Sehari sebelumnya, atau Ahad lalu, media pemerintah sudah memperingatkan bahwa seluruh warga Myanmar yang berhak memilih harus memberikan suara mereka dalam pemilu. “Semua warga negara yang menghargai demokrasi dan ingin pemerintahan yang demokratis wajib memberikan suara mereka tanpa kecuali,” demikian harian New Light of Burma, sebuah koran corong junta edisi Ahad lalu, menuliskan.

    Seruan itu muncul seiring dengan lawatan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon ke Cina dan menggelar pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Yang Jiechi dalam situasi menjelang pemilu Myanmar, yang pertama setelah 20 tahun. Cina adalah satu sekutu dekat Myanmar yang sudah lama membantu lewat hubungan dagang, jual-beli senjata, dan perlindungan dari sanksi-sanksi PBB yang berkaitan dengan pelanggaran HAM.

    Para petinggi PBB sudah menyerukan tekanan lebih atas Myanmar buat membebaskan Aung San Suu Kyi dan sekitar 2.100 orang tahanan politik menjelang pemilu. Para kandidat yang didukung militer punya keunggulan banyak dan seperempat kursi parlemen disediakan untuk militer.

    Sebuah laporan khusus Burma Times menambahkan adanya kecemasan, penempatan kandidat prodemokrasi yang berjuang untuk menemukan sukarelawan berada di TPS-TPS dan memastikan pemilu berjalan adil.

    Suu Kyi sudah bertekad menolak mencoblos dan menyerukan para pengikutnya memutuskan hal yang sama, meskipun dia tak boleh bersuara-yang bisa dianggap sebagai tindakan melanggar hukum untuk suatu boikot pemilu. 

    Partai NLD-nya, yang memenangi pemilihan umum terakhir pada 1990, tapi tak bisa berkuasa, secara resmi dibredel setelah memutuskan tak berpartisipasi dan kini disebutnya pemilu hanyalah “permulaan dictatorship militer”. Sebuah kelompok mantan anggota NLD telah membentuk sebuah partai anyar, National Democratic Force (NDF) konon bakal mengawasi TPS.

    Menteri Luar Negeri Australia Kevin Rudd mengatakan dia memutuskan “reservasi sangat serius” soal pemilu Myanmar, buat para jenderal penguasa yang menolak untuk mengizinkan para pengamat pemilu dari luar negeri atau media internasional masuk ke negeri itu. “Mereka tengah mengatur dengan terang-terangan menetapkan aturan pemilu yang tidak adil, yang menempatkan larangan-larangan atas partai-partai politik,” ujar Rudd dalam sebuah pernyataan, Ahad lalu.

    BANGKOK POST | REUTERS | THE STRAITS TIMES | DWI ARJANTO

     
     
     
    MENGEBLOK JURNALIS ASING 

    YANGON-Junta militer Myanmar tetap bersikeras soal kebijakan membatasi media asing. Ahad lalu mereka memerintahkan para jurnalis lokal yang mewakili organisasi-organisasi media asing menghadiri perjalanan yang wajib menjelang pemilu. Kementrian Informasi Myanmar, Ahad lalu menyebutkan para jurnalis akan dikirimkan ke bagian-bagian berbeda di negeri itu buat menemani para diplomat dalam tur yang disponsori pemerintah, dan media tak boleh mendekati 50 meter ke TPS-TPS.

    Dua partai yang dibekingi rezim dan terdiri dari para pensiunan jenderal baru-baru ini dan para orang dekatnya diperkirakan menyapu suara menghadapi para lawan pro demokrasi untuk memperebutkan tak lebih dari 14 persen konstitusi.

    Aung Zaw, editor majalah Irrawaddy yang berbasis di Thailand, mengatakan tur-tur wajib itu mungkin merupakan upaya pemerintah tampil transparan buat memastikan para wartawan dalam pengawasan ketat. “Rezim ini selalu paranoid.
     
    Suhu politik sekarang naik dan ada kesempatan partai-partai yang dekat militer mungkin tak bisa mendapatkan dukungan yang mereka harapkan,” ujarnya. “Mereka ingin mengurung para jurnalis di dalam negeri, dan dari luar, tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi.”

    Reuters | Dwi A


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.