Irak Setujui Tim Inspeksi PBB Lakukan Pantauan Udara

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta:Irak akhirnya menyetujui Tim Inspeksi Senjata PBB melakukan pemantauan udara dengan menggunakan pesawat terbang. Hal ini dinyatakan dalam surat Duta Besar Irak untuk PBB, Mohammed A. Aldouri, kepada Hans Blix, ketua tim inspeksi senjata PBB di New York, Selasa (10/2). Dalam pernyatannya, Irak mengizinkan penggunaan pesawat jenis U-2 yang ditawarkan Amerika Serikat, pesawat Mirage (Prancis) dan Antonov (Rusia). Pesawat ini akan terbang menurut aturan PBB. Irak sebelumnya tidak mengizinkan penerbangan di wilayahnya dengan alasan tidak bisa menjamin keselamatan penerbangan itu. Surat itu dikirimkan setelah ketua Tim Inspeksi Senjata PBB, Hans Blix dan Mohammed ElBaradei, berbicara dengan pejabat teras Irak di Bahgdad selama dua hari. Sebelum memulai kunjungan ke Irak, mereka telah meminta pemerintahan Saddam Hussein tidak menghalangi pemantauan dari pesawat terbang dan meminta untuk melarang penggunaan senjata sebagai sikap minimum untuk menunjukkan bahwa Irak siap bekerja sama dengan tim inspeksi senjata PBB. Irak juga berjanji untuk secepatnya mengadopsi undang-undang pelarangan semua senjata pembunuh massal, kata Aldouri. Selasa ini, sebuah komisi internasional beranggotakan para ahli peluru kendali mengumpulkan keterangan dari Blix mengenai dua jenis peluru kendali Irak yaitu Al Samoud 2 dan Al Fatah, yang diduga melebihi jangkauan yang ditetapkan PBB. Persetujuan pemantauan udara ini berkaitan bantahan atas paparan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Collin Powell di Sidang Istimewa Dewan Keamanan PBB, Jumat (5/2) lalu. Dalam sidang, Powell memberikan sejumlah bukti adanya senjata kimia dan biologi serta keterlibatan Irak dalam jaringan terorisme Usamah bin Ladin. (New York Times/AFP/ Edy Can-TNR)

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.