Aksi-aksi Mogok Baru Kian Tekan Sarkozy  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Unjuk rasa warga Prancis terhadap reformasi pensiun. AP/Bob Edme

    Unjuk rasa warga Prancis terhadap reformasi pensiun. AP/Bob Edme

    TEMPO Interaktif, Paris -Para sopir truk Prancis bertekad akan memblokir jalan-jalan utama dari Ahad malam waktu Paris (mulai dinihari tadi) dan serikat pekerja kereta api mengumumkan pemogokan baru mulai hari ini. Keduanya aksi tekanan baru atas Presiden Prancis Nicolas Sarkozy atas reformasi pensiunnya yang tak populer.

    Aksi teranyar para sopir truk dan pekerja kereta api, merupakan lanjutan pemogokan oleh para pekerja penyulingan dan ancaman lebih banyak protes di jalanan dalam upaya mendorong Sarkozy membongkar rencana reformasi sebelum sebuah voting krusial Senat, membuatnya harus menunda atau membatalkan nya.

    Sarkozy telah berjani untuk tidak menyerah selama berbulan-bulan atas penentangan terhadap rencananya untuk menaikkan usia pensiun dan mengatasi defisit pensiun yang membengkak. Serikat-serikat buruh yang kuat, yang memiliki sejarah menghancurkan reformasi, bernjanji untuk mencocokan jalan keluar Sarkozy.

    “Jika kita tidak melakukan apa-apa..sistem akan meledak,” tutur Menteri Dalam Negeri Brice Hortefeux kepada televisi LCI, seiring pemerintah terus menaikkan bandng kepada publik yang merasa tidak adil dihukum karena kesalahan-kesalahan dalam sistem jaminan sosial.

    Sejumlah besar stasiun pengisian bensin mengering, para sopir truk bilang akan memblokir jalan-jalan utama dan sehari kemudian serikat-serikat pekerja sepakat melancarkan mogok baru mulai hari ini yang bisa menghentikan dua pertiga operasi reguler kereta api dan separuh layanan kereta peluru TGV.

    Perdana Menteri Francois Fillon kepada stasiun televisi TFI gusar atas berlanjutnya demonstrasi dan aksi mogok. “Hak untuk mogok bukanlah hak untuk menghalangi akses ke depot bahan bakar. Ini aksi yang ilegal,” semburnya.

    Reuters | dwi a


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.