Perdana Menteri Thailand hari ini hadir di pengadilan di Bangkok seiring bahwa Partai Demokrat-nya menghadapi sebuah kasus korupsi yang dapat menyebabkan pembubaran dan menyulut pergolakan baru di kerajaan yang saat ini terbelah.
PM Abhisit Vejjajiva akan menjadi saksi untuk pembelaan pada Mahkamah Konstitusi dalam apa yang diperkirakan menjadi sidang kesaksian final dalam kasus yang menjadi pusat atas klaim penyalahgunaan hibah negara pada 2005 senilai 29 juta baht (sekitar US $ 1,26 juta).
Demokrat -partai tertua di Thailand- bisa dibubarkan juga terbukti bersalah, sementara perdana menteri, yang menjadi wakil pemimpin kala itu, bisa diancam lima tahun tak boleh berpolitik, bersama dengan eksekutif partai lainnya.
Komite Pemilu Thailand (EC) pada April menyerukan partai dibubarkan atas klaim sebagaimana satu kasus terpisah menyatakan pemberian sumbangan politik di bawah tangan alias tak dipublikasikan. Partai Demokrat dituding atas pembayaran 23 juta baht untuk periklanan perusahaan, meskipun hanya berwenang untuk menghabiskan US $ 19 juta pada papan iklan.
Abhisit menolak tuduhan beberapa tuduhan itu bahwa seorang anggota partainya telah dituduh mempengaruhi hakim atas kasus itu dan memprediksi sebuah penyelidikan bulan depan. Penguasa kehakiman memiliki peranan sangat penting dalam segenap lanskap politik negeri kerajaan itu di masa lalu.
The Straits Times | dwi a