Lukisan Van Gogh Dicuri, Mesir Penjarakan Wakil Menteri Kebudayaan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Poppy Flowers, karya Vincent van Gogh. AP

    Poppy Flowers, karya Vincent van Gogh. AP

    TEMPO Interaktif, Pengadilan Mesir dalam sidangnya menyatakan 11 pejabat kementerian kebudayaan bersalah atas kelalainnya, menyebabkan lukisan Van Gogh lenyap dari museum di Kairo.

    Para pejabat tersebut di antaranya adalah Wakil Menteri Kebudayaan, Mohsen Shalan, dan Direktur Museum.

    Atas kesalahan tersebut, mereka dihukum tiga tahun penjara, namun diminta memberikan uang jaminan Rp 16 juta sembari menunggu banding.

    Lukisan Van Gogh yang disimpan di Museum Mahmoud Khalil hilang pada 21 Agustus 2010. Karya seni yang dikenal dengan "Poppy Floweers" dan "Vase and Flowers" dipotong dari bingkainya. Lukisan tersebut diperkirakan bernilai Rp 446 miliar.

    Dari hasil penyelidikan, tak satupun alarm museum bekerja dan hanya tujuh dari 43 kamera di museum bekerja dengan baik. Selain itu, museum mengurangi jumlah personil keamanan bahkan kadang-kadang hanya dijaga oleh seorang petugas.

    Sejak percobaan pencurian itu, sejumlah petugas musem mengaku bahwa mereka sesungguhnya paham masalah keamanan namun mereka tak sanggup memenuhinya karena keterbatasan anggaran.

    Dalam pemberitaannya sebelumnya, kantor berita MENA, melaporkan lukisan di musem Kairo hilang, 21 Agustus 2010. MENA mengutip keterangan Menteri Kebudayaan Farouk Hosni, petugas keamanan telah menangkap seorang pemuda asal Italia dan teman perempuannya beserta lukisan karya master lukisan asal Belanda di bandara udara.

    Museum Mahmoud Khalil merupakan tempat penyimpanan barang-barang seni terbaik di abad 19 hingga 20 di Timur Tengah, termasuk karya seni Gauguin, Monet, Manet dan Renoir.


    BBC | REUTERS | CHOIRUL


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.