Iran Tahan Warga Asing Terkait Oposisi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah demonstran berunjukrasa di depan Gedung Putih, Washington (22/6). Mereka mengecam tindak kekerasan terhadap para demonstran yang menentang presiden Ahmadinejad di Iran. Foto: AP/Alex Brandon

    Sejumlah demonstran berunjukrasa di depan Gedung Putih, Washington (22/6). Mereka mengecam tindak kekerasan terhadap para demonstran yang menentang presiden Ahmadinejad di Iran. Foto: AP/Alex Brandon

    TEMPO Interaktif, Teheran -Dua orang warga asing yang mewawancarai anak dari seorang narapidana perempuan menjadi pusat perhatian internasional telah ditahan Iran karena pasangan itu memiliki hubungan dengan jaringan “anti revolusioner” di luar negeri. Demikian disebutkan juru bicara Menteri Luar Negeri Iran, hari ini di Teheran.

    Kehakiman Iran kemarin bilang dua warga asing itu ditahan ketika bertemu dengan putra Sakineh Mohammadi Ashtiani, yang dihukum mati dengan rajam karena kasus perzinahan telah ditunda bulan lalu seiring protes global.

    “Keduanya punya kaitan dengan jaringan anti revolusineri di luar negeri..sebuah kelompok anti revolusineri berbasis di Jerman telah menyiapkan dua orang itu mengacu pada putra Mohammadi,” ujar juru bicara Menteri Luar Negeri Iran, Ramin Mehmanparast dalam sebuah konferensi pers. Dia tak memberikan detil lebih jauh.

    Mehmanparast menolak mengkonfirmasi apakah yang ditahan adalah berkebangsaan Jerman seperti yang diduga dalam beberapa laporan media. “Beberapa sumber bilang bahwa mereka adalah warga Jerman,” ujar Mehmanparast.

    Namun kantor Kementrian Luar Negeri Jerman tidak membenarkan bahwa ada warga negaranya yang terlibat. Para wartawan yang bekerja untuk media asing memerlukan izin resmi untuk melakukan perjalanan ke luar Teheran atau untuk melaporkan kejadian atau peristiwa politik tidak resmi lainnya.

    Reuters | dwi a


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.