Amerika Serikat Berupaya Bantu Sudan Keluar dari Kelaparan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • AP/Sayyid Azim

    AP/Sayyid Azim

    TEMPO Interaktif, Akobo - Para pejabat internasional telah mengunjungi kota yang dulunya pondok-jerami untuk memeriksa anak-anak yang tinggal tulang dan membuat rencana untuk memerangi kelaparan. Sekarang enam bulan kemudian, ketakutan akan kelaparan massal telah menghilang, dan pejabat Amerika Serikat terlibat menggelar satu program yang mereka katakan membangun perdamaian.

    Para orang muda di kota berlumpur dekat perbatasan Ethiopia sampai saat ini dipandang sebagai katalis untuk konflik di wilayah Sudan Selatan, yang dikenal penuh aksi kekerasan.

    Tetapi orang-orang muda sekarang terlibat dalam proyek-proyek pembangunan yang didanai oleh AS, yang melihat pusat komunitas dan sebuah pagar yang didirikan di sekitar landasan beraspal - untuk mencegah sapi berkeliaran ke jalur pesawat.

    Para pejabat PBB dan Amerika Serikat membela pendekatan untuk menyelesaikan konflik lokal dan membangun perdamaian dalam ketegangan yang berkepanjangan, tampak senjata berat mengawal selama kunjungan akhir pekan itu.

    "Itu bukan hanya satu tanda stabilitas, tetapi tanda harapan bagi banyak orang muda yang menggunakan energi mereka untuk membentuk blok daripada terlibat dalam gemerisik ternak," kata Komisioner County Goi Jooyul Yol, seorang pejabat tinggi di daerah itu, hari ini di Akobo.

    Baik PBB dan Amerika Serikat menyebut model Akobo layak secara luas ditiru di Sudan Selatan, di mana kekerasan antar suku merupakan ancaman luas untuk wilayah yang seukuran Texas -tampaknya akan menjadi negara termuda di dunia tahun depan.

    Referendum kemerdekaan Sudan Selatan yang akan diselenggarakan 9 Januari mendatang dan pemeliharaan perdamaian di seluruh negeri akan menjadi tantangan utama.

    AP | BBC | dwi arjanto


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.