Disney Akhirnya Bolehkan Pegawai Pakai Jilbab

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Los Angeles -Noor Abdallah, 22 tahun, akhirnya diperbolehkan bekerja menggunakan jilbab di Disneyland Resort. Disneylah membolehkan Abdallah memakai penutup kepala berwarna biru saat dia menjual tiket.

    “Walt Disney Parks and Resorts punya sejarah panjang mengakomodasi sejumlah permintaan terkait agama berbagai pegawai dari semua agama dengan lebih dari 200 kasus yang telah diakomodasi dalam tiga tahun,” ujar juru bicara Disneyland Resort Suzi Brown.

    Akan tetapi, pengacara dari Council on American-Islamic Relations (CAIR) mengaku Abdallah adalah wanita keempat yang menentang kebijakan Disneyland Resort soal jilbab tahun ini.

    Abdallah direkrut Disney di University of Illinois, Chicago, awal tahun ini. Setelah wawancara daring dan melalui telepon, wanita pemegang gelar psikologi tersebut mengaku dipilih untuk magang pada musim gugur.

    Akan tetapi setelah pindah ke California untuk masa orientasi bulan lalu, Abdallah mengaku manajer Disney mempertanyakan jilbab yang ia pakai. Sang manajer pun langsung menugaskan dia ke bagian yang lebih tertutup. Sementara, perancang kostum menemukan penutup kepala yang lebih cocok bagi Abdallah. Lantas sang manajer mengatakan kepadanya bahwa Disney kemungkinan hanya memakai sebagian masa magang Abdallah.

    “itu membuat hati saya sedikit sakit,” ujar Abdallah yang tumbuh mengidolakan Belle dari Beauty and the Beast dan Ariel di The Little Mermaid. “Seperti semua anak kecil lainnya, saya suka seluruh puteri.”

    Namun, kini Abdallah puas dengan kesepakatan dan solusi dari Disney. Ameena Qazi dari CIR mengatakan kelompok pembala hak sipil mendesak Disney memasukkan busana muslim tersebut dalam salah satu jenis seragam. Apalagi, putri Jasmin di film Aladdin menggunakan penutup kepala.


    CHICAGOBREAKINGNEWS| KODRAT SETIAWAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.