India Tegang Jelang Sidang Ayodhya  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • AP/Rajanish Kakade

    AP/Rajanish Kakade

    TEMPO Interaktif, NEW DELHI -Pengadilan Tinggi Allahabad telah mulai membacakan putusan terhadap sengketa lokasi rumah ibadah di Ayodhya, Kamis (30/9). Sengketa ini telah berlangsung pada 1992 ketika sekelompok penganut Hindu menghancurkan masjid yang didirikan pada abad ke 16. Perusakan itupun berbuntut pada bentrokan antarumat yang menewaskan lebih 2.000 jiwa.

    "Kami mengerahkan 200 ribu polisi," kata Menteri Dalam Negeri India Palaniappan Chidambaram. "Pemerintah pusat mengambil langkah-langkah pengamanan guna membantu negara bagian dalam menegakkan perdamaian." Maklum saja, pemerintah khawatir bentrokan antarumat terburuk sejak India dan Pakistan pada 1947 itu meletus lagi.

    Helikopter mengawasi dari udara sementara pihak berwenang menyerukan ketenangan karena ada kekhawatiran keputusan akan memicu kembali kerusuhan. "Saya mohon kepada warga untuk memelihara perdamaian," ujar Menteri Chidambaran. Pasukan paramiliter pun dikerahkan untuk berpatroli di wilayah Ayodhya dan Faizabad. Juga aparat intelijen.

    Menteri Chidambaran mengatakan Komite Keamanan Pemerintah Pusat akan menggelar rapat guna memantau situasi keamanan setelah putusan pengadilan dibacakan. Partai Bharatiya Janata, partai utama di negeri itu juga mengundang para petingginya untuk menggelar pertemuan. Partai-partai lain juga diminta untuk menganalisa putusan pengadilan.

    Media massa akan diberikan salinan keputusan pengadilan yang diteken tiga hakim. Adapun Perdana Menteri Manmohan Singh menandatangani seruan perdamaian yang dirilis di sejumlah surat kabar India. Isinya meminta seluruh warga untuk mematuhi hukum dan menerima keputusan pengadilan.


    | HINDUSTANTIMES | NDTV | ANDREE PRIYANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.