Abbas Kecewa Moratorium Israel

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Palestina Mahmoud Abbas (kiri) dan PM Israel Benjamin Netanyahu. REUTERS/Jason Reed

    Presiden Palestina Mahmoud Abbas (kiri) dan PM Israel Benjamin Netanyahu. REUTERS/Jason Reed

    TEMPO Interaktif, PARIS -Pemimpin Palestina Mahmud Abbas mendesak Israel untuk segera mengeluarkan moratorium pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat yang baru. Hal itu dikatakan Abbas selama konferensi pers bersama Presiden Prancis Nicolas Sarkozy di Paris, Selasa (28/9). "Kami menginginkan moratoium selama negosiasi," kata Abbas seperti dikutip radio Europe 1.

    Kendati begitu, kata Abbas, pihaknya belum bisa memutuskan akan mundur dari pembicaraan damai secara langsung dengan Israel. "Belum ada keputusan," ujarnya. "Kami akan membahas masalah ini dengan Liga Arab." Jeda pembangunan pemukiman Yahudi itu akan kadaluarsa pada Ahad ini.

    Adapun Presiden Prancis Nicolas Sarkozy menyesalkan keputusan Perdana Menteri Netanyahu yang tak memperpanjang jeda pembangunan pemukiman itu. "Kami undang Presiden Abbas dan Perdana Menteri Netanyahu guna meneruskan perundingan di Paris," ujar Sarkozy. Ia meminta agar perundingan digelar mulai akhir Oktober hingga November.

    Keputusan sepihak pemerintah Israel untuk mengakhiri moratorium (penghentian) pembangunan pemukiman di Tepi Barat telah meletupkan kecaman internasional. Israel dianggap serta merta menghambat usaha-usaha diplomatik untuk mempertahankan keberlangsungan pembicaraan perdamaian Timur Tengah.

    Jurubicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat PJ Crowley mengatakan bahwa Washington kecewa Israel tidak memperpanjang larangan pembangunan permukiman itu. "Utusan kami di Timur Tengah akan segera kembali ke Israel pekan ini," ujarnya seperti dikutip VOA. "Beliau akan menggelar perundingan akibat kadaluarsanya moratorium itu."

    | CNN | REUTERS | ANDREE PRIYANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.