Filipina Bagikan Alat Kontrasepsi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Filipina terpilih Benigno Aquino III. AP Photo/Bullit Marquez

    Presiden Filipina terpilih Benigno Aquino III. AP Photo/Bullit Marquez

    TEMPO Interaktif, Manila - Pemerintah Filipina berencana membagikan secara gratis alat kontrasepsi kepada pasangan keluarga miskin yang meminta. Kebijakan ini bakal dijalankan, meski pihak gereja Katolik menentang.

    Presiden Filipina Benigno Aquino menegaskan, memberitahukan kepada seluruh rakyat mengenai tanggung jawab dan pilihan yang tersedia buat mereka adalah kewajiban negara. 

    "Pemerintah akan menyediakan bantuan terhadap orang-orang yang tak punya jika mereka ingin memakai sebuah metode khusus," katanya dalam wawancara khusus dengan sebuah stasiun televisi satelit, seperti dikutip kantor berita AFP.

    Pernyataan itu ia sampaikan menjawab sejumlah pertanyaan soal bagaimana ia mengerem pertumbuhan penduduk di tengah penolakan gereja yang anti-keluarga berencana. Jumlah rakyat negara itu tahun ini diperkirakan 94,01 juta atau yang terbesar ke-12 sejagat.

    Lelaki berusia setengah abad yang merupakan pemeluk Katolik taat ini menegaskan, menentukan berapa yang anak ingin mereka miliki adalah hak sebuah keluarga.

    Pihak gereja memang sangat berpengaruh di Filipina, yang lebih dari 80 persen penduduknya penganut Katolik. Mereka biasa menggunakan pengaruh itu untuk mengecam pejabat yang bermaksud mengkampanyekan alat kontrasepsi.

    Gereja Katolik dan sekutu mereka berhasil menggagalkan pengesahan rancangan undang-undang yang pertama kali dikenalkan kepada masyarakat dua tahun lalu. Beleid itu mewajibkan negara menyediakan alat keluarga berencana alami dan buatan dengan cuma-Cuma buat warganya.

    Namun, jajak pendapat yang dilansir sebuah kelompok peneliti pada Januari lalu menemukan 68 persen responden percaya pemerintah wajib menyediakan semua jenis alat kontrasepsi bagi warganya.

    AP | Faisal Assegaf


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.