Senat Amerika Serikat Blokir Perdebatan Soal Tentara Gay  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Senat Amerika Serikat memblokir perdebatan RUU larangan tentara  gay masuk militer di Washington (22/9). AP/Alex Brandon

    Senat Amerika Serikat memblokir perdebatan RUU larangan tentara gay masuk militer di Washington (22/9). AP/Alex Brandon

    TEMPO Interaktif, Washington -Senat Amerika memblokir upaya untuk memulai perdebatan mengenai sebuah Rencana Undang-Undang yang mengusulkan agar larangan masuk militer bagi tentara yang mengaku gay secara tebuka dicabut.

    Hanya 56 senator memilih berdebat soal RUU kewenangan pertahanan. Sementara untuk memulai debat dibutuhkan 60 suara. Kaum gay boleh masuk militer Amerika, tetapi mereka bisa dikeluarkan bila mengaku homoseksual.

    Dalam kampanyenya, Presiden Barack Obama berjanji untuk mencabut kebijakan itu. Para senator Partai Demokrat, menurutnya, bisa mencoba mengajukan perdebatan itu lagi tahun ini, agar RUU itu bisa disetujui.

    Para penentang mengatakan, dicabutnya undang-undang yang disebut 'jangan tanya, jangan bilang' itu dapat mempengaruhi semangat di tubuh angkatan bersenjata.

    Sebelumnya hanya satu senator dari Partai Republik, Susan Collins, yang mendukung pencabutan undang-undang tersebut. Sekarang dia menyatakan menarik dukungannya.

    Menteri Pertahanan Robert Gates dan Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Laksamana Mike Mullen sudah menyatakan, mereka mendukung pencabutan undang-undang itu. Tetapi mereka ingin bergerak dengan pelan-pelan agar tidak mengganggu semangat tentara yang sedang bertugas.

    Gates telah meminta Kongres agar tidak melakukan apa-apa sampai Pentagon menyelesaikan penelitian mengenai dampak pencabutan larangan itu terhadap personil militer Amerika.

    Pemerintah Presiden Obama sudah mengatakan bahwa bila undang-undang itu akan dicabut. Namun hal itu tidak akan diterapkan, hingga penelitian Pentagon itu selesai 1 Desember mendatang.


    BBC | ANGIOLA HARRY


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.