Emil Salim Terpilih Sebagai Ketua KTT Pembangunan Berkelanjutan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta:Mantan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, Prof Dr Emil Salim, terpilih sebagai ketua persiapan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pembangunan Berkelanjutan yang bakal digelar bulan September 2002 di Johannesburg, Afrika Selatan. Pemilihan tersebut dilakukan dalam sidang pertama persiapan KTT itu pada 30 April di markas PBB New York, AS. Selain Emil, persidangan yang akan berlangsung hingga 2 Mei ini juga memilih Dirjen Hubungan Luar Negeri, Departemen Luar Negeri Indonesia, Dr Makarim Wibisono, dan Duta Besar Jepang untuk PBB, Kiyotaka Akasaka, sebagai wakil ketua.

    "Kita sedang melakukan berbagai diskusi dalam sidang persiapan. Kita berharap, KTT nanti tidak hanya mengevaluasi pelaksanaan kesepakatan KTT Bumi tahun 1992, tapi juga mengidentifikasi perubahan-perubahan besar dalam abad ke 21, sehingga akan terbangun konsep pembangunan berkelanjutan yang baru," ujar Emil dalam konperensi pers di markas besar PBB.

    KTT pembangunan berkelanjutan ini merupakan kelanjutan dari KTT Bumi di Reo de Jenerio, Brasilia, tahun 1992. Dalam pembahasan persiapan ditegaskan bahwa KTT di Johannesburg nanti tidak lagi menjadi forum untuk pembahasan kesepakatan KTT Bumi. Konferensi itu akan lebih mengangkat pentingnya pelaksanaan kesepakatan tersebut. Persiapan KTT ini akan berlangsung hingga Januari tahun depan, sedang persiapan terakhir pelaksanaan KTT akan diadakan di Indonesia pada Mei 2002.

    Menyinggung wacana pembangunan berkelanjutan, Emil mengatakan bahwa pada tataran teori dan konsep, wacana ini sejatinya telah berkembang secara baik. Pembangunan berkelanjutan menjadi disiplin baru yang dikembangkan di universitas-univeritas di Amerika, Eropa dan di beberapa negara berkembang, termasuk di Indonesia. "Dalam konteks ini, apa yang terjadi di Indonesia ternyata juga merupakan refleksi dari situasi dunia. Yakni, adanya gejala sektoralisme. Di tingkat dunia, sektoralisme itu bisa dilihat dari adanya WHO yang menangani kesehatan, ILO untuk perburuhaan, FAO untuk pertanian, dan lainnya,"katanya kepada Tempo dan Antara usia konperensi pers.

    Sektoralisme seperti ini, tambahnya, tidak cocok lagi dengan perkembangan dunia yang kian mengarah ke saling ketergantungan sektoral. Di sinilah diperlukan pendekatan pembanguan berkelanjutan yang bersifat integratif-holistik. (Supriyono/New York)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.