Empat Tokoh Khmer Merah Diadili  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Nuon Chea (kiri), Khieu Samphan, Ieng Sary dan Ieng Thirith. AP/Heng Sinith/Chor Sokunthea

    Nuon Chea (kiri), Khieu Samphan, Ieng Sary dan Ieng Thirith. AP/Heng Sinith/Chor Sokunthea

    TEMPO Interaktif, Phnom Penh - Empat mantan pemimpin Khmer Merah yang masih hidup diadili oleh pengadilan kejahatan perang PBB di Pnom Penh, Kamboja. Empat pemimpin itu adalah Nuon Cheaf, wakil pemimpin Khmer Merah Pol Pot, mantan kepala negara Khieu Samphan, mantan Menteri Luar Negeri Ieng Sary dan istrinya Ieng Thirith.

    Mereka saat ini berusia lanjut. Ieng Sary, misalnya, saat ini berusia 84 tahun. Kondisinya saat ini sakit-sakitan. Istrinya, Ieng Thirith berusia 78 tahun, menjadi perempuan pertama tokoh Khmer Merah yang diadili.

    Menurut hakim You Bunleng mereka didakwa melakukan kejahatan kemanusiaan genosida, penyiksaan dan penganiayaan atas dasar keyakinan beragama. Mereka juga dianggap bertanggung jawab atas kematian 1,7 juta rakyat Kamboja pada tahun 1970an.

    Sejak ditahan pada 2007, keempat orang petinggi Khmer Merah itu telah dimintai keterangan sebanyak 46 kali.

    Bulan Juli lalu, kepala penjara Khmer Merah, Kaing Guaek Eav yang dikenal dengan nama Duch dijatuhi hukuman 35 tahun, namun hukumannya dikurangi menjadi 19 tahun. Karena telah ditahan 5 tahun tanpa diadili dan dia menyesali perbuatannya.

    Duch divonis bersalah karena melakukan kejahatan kemanusiaan, penyiksaan saat menjadi kepala penjara Khmer Merah bernama S-21 atau Tuol Sleng. Dia dianggap bertanggung jawab atas tewasnya 14.000 orang dalam penjara tersebut.

    Ketika Khmer Merah berkuasa di Kamboja pada 1975 sampai 1979 sebanyak 1,7 juta orang tewas. Mereka disiksa, dibunuh, kelaparan dan kelelahan akibat kerja paksa.

    AP I BBC I CNN I PGR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.