Tawaran Pekerjaan Seks bagi Mahasiswi Membanjir, Universitas Meradang

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Student information guide. resource.wur.nl

    Student information guide. resource.wur.nl

    TEMPO Interaktif, Amsterdam - Ingin mendapatkan uang dengan mudah? silahkan, ini ada pekerjaan khusus bagi para mahasiswi, beraktivitas seks di depan webcam. Itulah cuplikan iklan yang dilansir sebuah perusahaan di Belanda yang mendapatkan kecaman dan protes dari sejumlah perguruan tinggi. 

    Sebuah perusahaan Belanda, Mediadam BV menerbitkan buku berisi petunjuk mendapatkan uang dengan cara melakukan aktivitas seks di depan kamera. Buku ini beredar luas di kota Leeuwarden, Wageningen, dan Arnhem. 

    Perusahaan ini bersedia membayar 24 euro atau sekitar Rp 280 ribu per jam bagi mahasiswa yang bersedia bekerja paruh waktu. Tak pelak, munculnya iklan itu membuat sejumlah perguruan tinggi di Belanda meradang. 

    Mereka mengajukan keberatan bahkan mempertimbangkan menggugat ke pengadilan. Di antara perguruan tinggi yang mengajukan keberatan adalah Univeritas Leiden dan Universitas Avans. Lembaga pencetak cendekiawan ini meminta iklan yang diterbitkan dalam bentuk buku petunjuk berjudul "Student Information Guide 2010-2011" itu dihentikan. 

    Dalam pernyataannya di situsnya, Universitas Leiden mengatakan iklan yang dilansir oleh Mediadam BV itu bukanlah sesuatu yang perlu dilakukan. Oleh karenanya, lembaga ini menyampaikan keluhannya terhadap perusahaan tersebut, bahkan mempertimbangkan melakukan tindakan lebih lanjut. 

    Menurut laporan kantor berita Belanda ANP, Selasa, sedikitnya dua perguruan tinggi menyampaikan keluhan kepada Mediadam dan mempertimbangkan opsi lain. Direktur Mediadam mengatakan kepada ANP, perusahaan mengakui telah membuat kesalahan dan tak berpikir bahwa itu berpotensi menngganggu anak-anak di bawah umur. 

    REUTERS | RESOURCE |CHOIRUL

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.