Perdana Menteri Korea Selatan Mengundurkan Diri

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Lee Myung-bak (kanan) dan Kim Tae-ho.  AP/Yonhap

    Presiden Lee Myung-bak (kanan) dan Kim Tae-ho. AP/Yonhap

    TEMPO Interaktif, Seoul - Perdana Menteri Korea Selatan Kim Tae-ho mengundurkan diri. Pengunduran diri Kim tak lepas dari tudingan korupsi, latar belakang dan masalah etika yang menerpa dirinya selama beberapa minggu terakhir. 

    "Saya minta maaf kepada seluruh rakyat atas kesalahan saya," kata Kim dalam jumpa pers pengunduran dirinya kemarin. "Semua ini atas dasar pertimbangan bahwa saya tidak ingin menyulitkan keinginan Presiden Lee Myung-bak untuk membuat negara ini lebih baik," katanya. 

    Pada 8 Agustus lalu, Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak menunjuk Kim Tae-ho, 47 tahun, sebagai perdana menteri yang baru. Lee mengangkat bekas Gubernur South Gyeongsang itu karena dikenal reformis.

    “Reshuffle ini menunjukkan perubahan dan akan mengedepankan kebijakan untuk mereka yang miskin,” kata pernyataan resmi pemerintah saat itu. “Kim diharapkan bisa menunjukkan kepimpinan berdasarkan komunikasi dan harmonisasi dengan visi yang kreatif.”

    Namun, belakangan, Kim dituding oleh sejumlah oposisi melakukan korupsi, karena kekayaannya yang mendadak naik serta penggunaan kartu kredit yang tak normal. Kim juga dituduh dekat dengan pengusaha Park Yeon-cha yang dikenal "tukang suap" politisi. 

    Kim mengakui ia dekat dengan Park Yeon-cha, seorang bekas bos Takwang Industrya yang dikenal sebagai pembuat sepatu. Namun, ia membantah telah terlibat dalam skandal suap politisi. "Sungguh tidak berdasar," ujarnya. 

    Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak dikabarkan telah menerima pengunduran diri Kim. Menurut pernyataan resmi Cheong Wa Dae, kantor presiden Korea Selatan, presiden menghormati keputusan ini dan secepatnya akan menunjuk calon perdana menteri yang baru. 

    XINHUA I CNN I PGR 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.