Satu Dari Lima Warga AS Mengira Obama Muslim  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • AP Photo/Charles Dharapak

    AP Photo/Charles Dharapak

    TEMPO Interaktif, Washington - Meski sering beribadah di gereja dan memberi pernyataan ke publik akan keyakinannya, banyak warga Amerika Serikat yang mengira presiden mereka, Barack Obama seorang muslim. 

    Lembaga Riset Pew mengatakan jumlah warga yang berpikir Obama seorang muslim terus bertambah, yakni satu di antara lima warga. Sementara, warga yang tahu Obama beragama Kristen malah terus berkurang hingga 34 persen.

    Poling yang dimuat oleh Koran Washington Post itu menemukan satu dari tiga pendukung Partai Republik berpikir Obama muslim. Jumlahnya naik dua kali lipat ketimbang tahun lalu. Koran ternama di Amerika Serikat itu juga menuliskan jumlah pemilih independen, atau non-partai, yang salah sangka ikut naik dari 10 jadi 18 persen.

    Survei ini dilansir terkait polemik pembangunan masjd di dekat bekas lokasi tragedi 11 September 2001 di New York. Kebanyakan warga New York menentang rencana itu, mengingat pelaku tragedi itu merupakan Al Qaida, organisasi yang mengaku berjihad atas nama Islam.

    Obama dianggap mendukung pembangunan masjid itu. Jumat lalu, dia menyatakan melindungi hak setiap warganya, termasuk Muslim, untuk beribadah di mana pun di AS. Namun, sehari kemudian, dia menambahkan pernyataannya dengan "tidak bermaksud melangkahi pertimbangan kebijakan pembangunan masjid di Ground Zero."

    Sebanyak 60 responden yang mengira Obama sebagai pemeluk Islam mengaku mendapat kabar itu dari media.

    Pejabat Gedung Putih mengatakan citra yang melenceng ini merupakan dampak dari "kampanye misinformasi" yang dilansir lawan-lawan politik Obama. "Ada orang yang sengaja menyebar kabar palsu tentang nilai dan keyakinan Presiden," kata penasehat keagamaan Joshua DuBois.

    TELEGRAPH | REZA M


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.