Koran Milik New York Times Mulai Berbayar untuk Edisi Online  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • scrapetv.com

    scrapetv.com

    TEMPO Interaktif, Jakarta - Sebuah surat kabar yang dimiliki New York Times Company, The Telegram & Gazette, telah menarik biaya di situs webnya.

    Sebuah pesan di homepage-nya hari ini mengumumkan:

    Pelanggan edisi cetak dari Telegram & Gazette memiliki akses tak terbatas ke situs web kami sebagai bagian dari langganan mereka saat ini dan hanya perlu mendaftar. Non-pelanggan dapat mendaftar untuk melihat 10 artikel lokal dalam satu bulan kalender, membeli keanggotaan harian untuk akses tak terbatas selama 24 jam atau berlangganan.

    Biaya bulanan langganan online seharga $ 14,95 (Rp 134 ribu) dan keanggotaan harian berbiaya $ 1 (Rp 8.900). Keputusan untuk memperkenalkan suatu model pembayaran meteran pertama kali diumumkan pada bulan April.

    "Pendekatan kami didasarkan pada keyakinan bahwa laporan berita lokal yang diproduksi oleh staf profesional terlatih kami setiap hari memiliki nilai yang sangat besar pada platform apa saja dia disampaikan, baik cetak, online atau mobile," kata penerbit, Bruce Gaultney, dan editor Leah M. Lamson dalam sebuah surat bersama untuk pembaca yang diterbitkan Minggu.

    "Kami bukan yang pertama, dan kami pasti tidak akan menjadi perusahaan media terakhir, yang membuat keputusan ini sebagai surat kabar yang melakukan transisi untuk menjadi perusahaan multimedia komplit."

    Memang, dalam waktu kurang dari lima bulan, The New York Times diharapkan dapat mengimplementasikan model pembayaran online meterannya.

    Rincian hal ini langka, meskipun pada pengumuman pendapatan kuartal kedua perusahaan bulan lalu, CEO Janet Robinson mengatakan mereka telah pindah ke mode pengembangan aktif.


    BUSINESSINSIDER | EZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.