Obama Dukung Pendirian Masjid Dekat Ground Zero  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden AS Barack Obama. AP Photo/Drew Angerer

    Presiden AS Barack Obama. AP Photo/Drew Angerer

    TEMPO Interaktif, Jakarta - Presiden Barack Obama mendukung pendirian masjid di dekat Ground Zero, New York. Obama memahami ini sebuah masalah yang sensitif, sebuah masjid hendak berdiri di sekitar monumen peristiwa 9/11.

    Namun, Obama menegaskan umat muslim memiliki hak yang sama dalam menjalankan agamanya. "Komitmen kita dalam menjaga kebebasan beragama tidak boleh tergoyahkan," ujar Obama saat berbuka puasa dengan umat muslim di Gedung Putih.

    Sebuah pengembang di New York mengumumkan rencana pendirian gedung 13 lantai sebagai pusat komunitas Islam yang dilengkapi masjid. Letaknya tak jauh dari Ground Zero, monumen bekas menara kembar WTC yang hancur setelah ditabrak pesawat yang dikendalikan teroris pada 11 September 2001.

    Politikus senior Partai Republik, tokoh konservatif serta para keluarga korban tragedi 9/11 menolak rencana pembangunan masjid dan pusat komunitas Islam ini.

    "Benar, kita semua harus menghormati dan peka terhadap rencana pembangunan di tempat sakral tersebut, tapi saya tegaskan, sebagai warga negara, sebagai presiden, saya percaya umat muslim punya hak yang sama untuk menjalankan ibadahnya seperi umat agama lainnya," kata Obama.

    Termasuk, hak untuk membangun pusat komunitas di lahan milik pribadi di Manhattan tentunya sesuai dengan hukum setempat. "Ini adalah Amerika, dan komitmen kita terhadap kebebasan beragama tidak boleh goyah," ujarnya. Kita, kata Obama, harus memegang teguh prinsip bahwa semua agama adalah sama dan tidak boleh ada satu agama pun yang diperlakukan berbeda.

    Di depan para anggota kongres, pejabat negara dan utusan perwakilan asing mengatakan yang berbuat teror dan menghancurkan menara kembar adalah Al Qaida. "Al Qaida yang menyebabkan bukan Islam Al Qaida adalah penyimpangan yang luar biasa dari Islam," ujarnya.

    BBC I PGR



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.