Dua hari sebelumnya dalam laporannya ke panel tersebut, organisasi pegiat hak asasi, Amnesty International, mendesak agar Australia menghapus kebijakan yang diskriminatif terhadap warga etnis Aborigin dan para pencari suaka. "Ada ribuan penduduk asli yang tak mendapatkan hak sama dengan warga lain," kata Direktur Amnesty Claire Mallinson.
Panel PBB pun menghimbau agar pemerintah Australia memperlakukan para penduduk asli itu serta para pencari suaka secara baik. Panel juga berpendapat bahwa program kesetaraan yang dijalankan pemerintah Negeri Kanguru itu selama tiga tahun di Northern Territory itu masih menyisakan sejumlah kebijakan yang diskriminatif.
| ABCNEWS | CNA | ANDREE PRIYANTO