Wawancara Khusus Tempo dengan Nurul Izzah, Anak Tokoh Oposisi Malaysia Anwar Ibrahim.

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • NURUL IZZAH, ANGGOTA PARLEMEN MALAYSIA DAN PUTRI SULUNG TOKOH OPOSISI MALAYSIA DR. ANWAR IBRAHIM.

    NURUL IZZAH, ANGGOTA PARLEMEN MALAYSIA DAN PUTRI SULUNG TOKOH OPOSISI MALAYSIA DR. ANWAR IBRAHIM.

    TEMPO Interaktif, JAKARTA -Banyak orang menilai situasi politik dalam negeri Malaysia sama seperti Indonesia di masa Orde Baru. Oposisi ditekan, dan media tak bebas mengkritik pemerintah. Perasaan itu dialami oleh Nurul Izzah, putri sulung pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim. Meski baru dua tahun menjadi anggota parlemen, ia sudah merasa tidak nyaman dengan kondisi politik negaranya.

    Sebab, kata dia, begitu banyak intimidasi yang dibuat oleh rezim Perdana Menteri Najib Razak. Kepada Faisal Assegaf dari Tempo, ibu dua anak yang masih terlihat cantik ini menjelaskan soal kiprahnya sebagai politikus muda. Berikut ini penuturannya saat ditemui pada Selasa sore lalu di Hotel Aryaduta Semanggi, Jakarta.

    Anda lelah dengan kasus ayah Anda?
    Siapa yang mau ditimpakan fitnah sekeji itu untuk kedua kalinya. Seluruh keluarga merasa lelah dan marah karena kejahatan itu luar biasa. Tapi, di mahkamah, terwujud begitu banyak ketimpangan dalam dakwaan itu. Masa menunjukkan tidak ada kredibilitas dan ada konspirasi pihak tertinggi untuk mengulangi kasus fitnah ini.

    Apa pernah berpikir ayah Anda seorang biseksual?
    Tidak pernah wujud rasa tersebut. Sebagai muslim bertanggung jawab, bila didatangi kabar fitnah, itu merupakan kabar jahat.

    Soal kasus Anwar, Anda merasa nyaman berpolitik?
    Tentunya tidak. Siapa pun tidak perlu menjadi Anwar Ibrahim untuk merasakan memang tidak nyaman terjun ke politik karena banyak kejahatannya. Kita tidak boleh berdiam diri. Di bawah rezim BN (Barisan Nasional), sangat banyak kelemahan yang jelas, dan rakyat mau dan perlu perubahan. Bukan digantikan pemimpin sempurna, melainkan yang jauh lebih baik dari yang ada saat ini.

    Anda pernah diintimidasi?
    Tentu. Hak saya sebagai wakil rakyat dinafikan. Berceramah politik tidak dibenarkan. Tidak diberi ruang dan izin. Media pun begitu. Bila mereka menulis tentang saya, mendapat kecaman dari Pak Menteri. Ini merupakan taktik yang digunakan oleh pemimpin yang tidak yakin dengan kekuatannya.

    Ancaman melalui SMS?
    Ada, dan sudah berkali-kali. Pernah saya melakukan dialog dengan kumpulan pedagang keturunan Cina. Polisi menghentikan pidato saya dan mengambil mikrofon saat saya di atas pentas.

    Tapi Anda bertekad berpolitik selamanya?
    Politik itu satu bentuk ibadah juga karena kita melawan penguasa yang tidak adil. Apa salahnya kita berjuang... oposisi memang untuk merampas kekuasaan. Kita perlu pastikan demokrasi lebih menyeluruh dan memberikan partai lain untuk bernapas dan menyuarakan kepentingan rakyat, tidak BN saja.

    Anda berkomitmen melanjutkan trah Anwar Ibrahim dalam politik Malaysia?
    Semua akan melanjutkan perjuangan Anwar. Bukan sekadar soal individu, ada tujuan dan visi lebih penting dan besar. Kalau saya diberi peluang, saya akan teruskan tentunya. Ini bukan soal Anwar Ibrahim, ini soal rakyat.


    Jadi Anda siap menghadapi risiko apa pun?

    Kita hanya perlu memberanikan diri supaya lebih ramai orang memberanikan diri.

    Anda yakin Anwar bisa jadi perdana menteri?
    Saya yakin dengan ketentuan Allah. Saya yakin dengan apa yang kita lakukan.


    Anda percaya dengan kebijakan ekonomi baru Malaysia?

    Itu retorika. Tidak ada satu pun reformasi ekonomi yang sudah dilakukan oleh Najib. Soal isu Satu Malaysia, itu merupakan angan-angan yang tak mungkin dicapai. Kalau Najib tidak bisa meyakini wakilnya, Muhyidin Yassin, bagaimana dia mau meyakini rakyat.


    Mengenai isu lobi Zionis, apa benar Anwar diburu oleh Mossad?

    Kami mendapat (ancaman melalui) e-mail dan sebagainya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.