Abbas: Hentikan Pendudukan Israel  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mahmoud Abbas. REUTERS/Ammar Awad

    Mahmoud Abbas. REUTERS/Ammar Awad

    TEMPO Interaktif, Jeddah - Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Rabu, menyatakan Israel harus menghentikan pembangunan pemukiman baru dan menyetujui perbatasan sebelum 1967 sebagai syarat melanjutkan perundingan damai.

    "Ini bukan prakondisi dari kami," ujarnya kepada wartawan di Jeddah setelah melakukan pembicaraan dengan Raja Abdullah. "Dua poin tersebut telah disebutkan dalam resolusi internasional."

    Dia katakan, Amerika Serikat juga menyarankan Israel agar menghentikan pembangunan pemukiman baru di daerah pendudukan sesuai dengan resolusi internasional. Abbas mengacu kepada peta jalan damai yang menyebutkan bahwa Israel harus menarik pasukannya seperti sebelum 1967.

    "Oleh karena itu, kami tidak menempatkan prakondisi ini sebelum pembicaraan langsung namun mempertanyakan niat Israel mematuhi resolusi internasional dan menyetuji dua topik penting tersebut," jelasnya.

    Abbas melanjutkan, Amerika Serikat akan ambil bagian pada terselenggaranya pembicaraan. "Mereka akan hadir di dalam maupun di luar ruangan serta akan memberikan pandangan dan gagasan di antara perbedaan dari dua sisi."

    Dia memuji upaya Raja Abdullah mempersatukan dunia Arab dan memobilisasi dukungan internasional untuk kemerdekaan Palestina.

    "Kami bahagia memperoleh dukungan penuh dari Kerajaan atas isu Palestina. Tidak ada perbedaan pemikiran di antara kami," ujarnya. "Kunjungan Raja Abdullah baru-baru ini sukses dan menghasilkan sesuatu yang segera diwujudkan," katanya menjawab pertanyaan wartawan.

    Belum  lama ini Raja Abdullah mengunjungi tujuh negara Kanada, Amerika Serikat, Maroko, Mesir, Syria, Libanon, dan Yordania untuk mendapatkan dukungan atas kemerdekaan Palestina.

    Dia menjelaskan harapannya terselenggaranya negosiasi langsung yang akan membantu mengatasi masalah pendudukan. "Kami ingin berdirinya sebuah negara merdeka yang hidup damai berdampingan dengan Israel."

    ARAB NEWS | CHOIRUL



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.