Kewenangan Intelijen Rusia Diperluas

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dmitry Medvedev. AP/Misha Japaridze

    Dmitry Medvedev. AP/Misha Japaridze

    TEMPO Interaktif, MOSKOW -- Presiden Rusia Dmitry Medvedev kemarin menandatangani undang-undang yang memperluas kewenangan badan intelijen Negeri Beruang Merah (FSB). Lembaga ini merupakan pengganti dinas rahasia KGB, yang menjadi pesaing CIA semasa rezim Uni Soviet.

    Dengan kekuasaan baru itu, FSB kini dibolehkan mengeluarkan peringatan resmi terhadap pihak-pihak yang ingin berbuat sesuatu yang membahayakan keamanan Rusia. Orang yang dicurigai itu juga dapat didenda atau ditahan selama setengah bulan.

    Kelompok oposisi dan pemantau hak asasi di Rusia mengecam undang-undang baru itu. Menurut mereka, aturan intelijen yang berlaku saat ini sudah membuat FSB begitu berkuasa. Mereka menuding beleid baru ini bertentangan dengan komitmen Medvedev untuk memajukan demokrasi dan kebebasan berpendapat di negaranya.

    Sejatinya undang-undang dinas rahasia Rusia itu sudah mengalami perubahan lantaran kritik keras dari kubu pembangkang dan pihak-pihak pemantau hak asasi. Duma (parlemen Rusia) menghapus pasal yang memberikan kewenangan kepada FSB untuk memanggil orang yang dicurigai ke kantor mereka buat diberi langsung surat peringatan. Klausul lain yang dihilangkan adalah hak FSB untuk mengumumkan peringatan itu melalui media.

    Banyak pihak menuduh Perdana Menteri Vladimir Putin telah mempengaruhi Medvedev untuk mengesahkan beleid intelijen itu. Putin, bekas anggota KGB yang kini memimpin FSB, memang dikenal keras terhadap kubu pembangkang. Selama ia berkuasa sebagai presiden pada 2000-2008, pengaruh FSB makin kuat di kalangan rakyat Rusia. Adapun Medvedev bersikap lebih lunak. Ia adalah mantan pengacara dan tidak pernah terlibat dengan agen rahasia pada masa Perang Dingin itu.

    Namun Medvedev membantah penilaian itu. Ia menegaskan bahwa tiap negara berhak menentukan aturan sendiri, termasuk dalam soal intelijen. "Apa yang terjadi hari ini (kemarin), saya ingin Anda tahu semua dilakukan berdasarkan perintah saya," katanya.
    AP | Times of India | Faisal Assegaf


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.