Dewi Fortuna Anwar: Bakal Ada Resolusi Baru untuk Irak

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta: Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Dewi Fortuna Anwar memperkirakan akan ada resolusi baru bagi Irak yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB. Ia mengatakan resolusi ini mungkin lebih tegas, dan mungkin ada sedikit tekanan terhadap Irak. Mungkin resolusi baru ini akan memperbolehkan adanya pemantauan dari udara, tuturnya kepada Tempo News Room melalui saluran telepon, Kamis (6/2). Selama ini, Presiden Irak Saddam Husein, menurutnya, menganggap Resolusi 1441, resolusi sebelumnya bagai angin lalu saja. Dengan adanya sedikit tekanan dan paksaan, Saddam tidak bisa lagi menghalang-halangi dan terus bersembunyi dari tim inspeksi senjata PBB. Dengan adanya resolusi ini, menurutnya, Dewan Keamanan tidak akan memberikan mandat kepada Amerika untuk menyerang Irak. Karena pembuktian yang diajukan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Collin Powel, di depan Sidang Istimewa Dewan Keamanan PBB, Rabu (5/2), tidak begitu kuat seperti apa yang diperkirakan. Menurutnya, Powel memberikan bukti-bukti yang sudah usang. Pidato ini cukup penting tapi dunia internasional tidak menerima begitu saja melainkan skeptis terhadap apa yang ditampilkan. Bisa saja itu foto gedung di tempat lain, katanya. Posisi Amerika pasca presentasi Powell, menurut Dewi tampaknya akan berjalan dalam kerangka PBB. Walaupun demikian, Irak juga tidak berada dalam posisi yang menguntungkan, katanya. Karena Irak harus bisa mementahkan apa yang dituduhkan Amerika. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan, mengatakan, perang dengan Irak dapat dielakkan. Komentar ini dilontarkan setelah mendengarkan presentasi Collin Powell, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat di depan Sidang Istimewa Dewan Keamanan PBB dan tanggapan dari anggota dewan lainnya, Rabu (5/2). Saya tetap percaya bahwa perang dapat dihindari, kata Annan. Ini menunjukkan bahwa Amerika tetap punya keinginan untuk mempertimbangkan suatu penyelesaian yang damai untuk mengatasi krisis pelucutan senjata Irak. Menurutnya, pejabat Amerika sudah mengatakan bahwa mereka tidak percaya jika perang tidak terelakkan. Walaupun tahapannya sudah sampai begini, mereka tidak mengatakan penyelesaian damai sudah tidak ada, ujar Annan. Sejumlah anggota Dewan Keamanan sendiri tampaknya bersikukuh untuk menolak penyerangan Amerika terhadap Irak. Menteri Luar Negeri Cina, Tang Jiaxuan, yang berbicara setelah Powell, mengatakan bahwa tim inspeksi senjata PBB harus diberikan waktu lagi untuk membuktikan program senjata pembunuh massal Irak. Menurutnya, Beijing konsisten untuk memberikan waktu kepada tim inspeksi senjata di Irak dan mengatakan bahwa Dewan Keamanan PBB harus menjadi penengah bagi efektivitas tim ini. Ini adalah keinginan universal dari dunia internasional untuk melihat penyelesaian politik Irak dalam kerangka kerja PBB dan menghindari adanya perang, kata Tang. Cina juga menyerukan kepada Irak untuk melakukan pendekatan secara proaktif dengan penjelasan lebih jauh dan klarifikasi secepatnya serta bekerja sama dengan proses inspeksi tersebut. Sedangkan anggota Dewan Keamanan PBB yang lain, Perancis mengatakan, opsi perang akan ada bila tim inspeksi PBB gagal dalam melaksanakan tugasnya di negara 1001 malam tersebut. Kenapa harus perang jika sejauh ini masih ada ruang dalam Resolusi 1441 yang belum dieksplorasi sampai habis, kata Menteri Luar Negeri Perancis, Dominique de Villepin. Menurutnya, tim inspeksi senjata PBB yang mulai bekerja sejak 27 November 2001 harus lebih intrusif dan Perancis siap membantu dengan pesawat mata-mata, Mirage- VI untuk membantu penyelidikan. Perang, kata Villepin akan terjadi bila tim inspeksi gagal dan menemui jalan buntu. Menteri Luar Negeri Rusia, Igor Ivanov, juga menanggapi presentasi Powell dengan jawaban serupa. Menurutnya, presentasi Powell itu harus dilanjutkan oleh tim inspeksi PBB yang terdiri dari UNMOVIC dan IAEA. Informasi ini harus segera diverifikasi secepatnya oleh UNOMOVIC dan IAEA selama penyelidikan di Irak. Para ahli harus segera menganalisa dan memberikan suatu kesimpulan, kata Ivanov. (AFP/Edy Can)

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.