Afganistan Ingin Soal Keamanan Diserahkan Pada 2014

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tentara NATO di Afghanistan. AP Photo

    Tentara NATO di Afghanistan. AP Photo

    TEMPO Interaktif, Kabul - Masyarakat internasional Selasa waktu Kabul (dinihari tadi WIB) menyetujui rencana penyapuan pemerintah Afghanistan untuk memikul tanggung jawab keamanan pada tahun 2014. Untuk menempa perdamaian di akhir sembilan tahun perang dan untuk mengambil kontrol yang lebih besar dari proyek-proyek bantuan.

    Sekjen PBB Ban Ki-moon dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton memimpin 70 organisasi dan negara-negara pada sebuah konferensi di Kabul untuk mencoba menempatkan Afganistan di jalan menuju stabilitas dan memungkinkan pasukan asing untuk menarik diri.

    Presiden Afganistan Hamid Karzai berada di bawah tekanan dari Barat untuk mengambil tindakan terhadap merebaknya korupsi, untuk membuat lebih baik penggunaan miliaran dolar bantuan dan mendapatkan kepastian menangani pemberontakan Taliban sekarang yang jumlah pembunuhannya terhadap tentara asing telah mencapai rekor.

    Taliban, digulingkan dari kekuasaan oleh invasi pimpinan Amerika pada tahun 2001, mengontrol sebagian besar wilayah selatan dan melakukan perlawanan keras bagi para tentara yang dipimpin Amerika yang menempakan 150 ribu pasukannya di bawah strategi kontra gerilyawan.
    Karzai memberikan pidato utama yang berusaha meyakinkan masyarakat internasional dia mampu memikul tanggung jawab keamanan dan pemerintahan yang bersih, tapi dampak yang langgeng konferensi masih belum jelas.

    Komunike akhir menyebut mendukung seruan Karzai untuk keamanan Afghanistan untuk "memimpin dan melakukan operasi militer di seluruh propinsi pada akhir 2014", yang memungkinkan pasukan pimpinan Amerika Serikat mulai angkat koper pulang ke rumah.

    AP | The New York Times | dwi a


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.