Kaum Gay dan Lesbian Dapat Tempat di PBB

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Senin, menyetujui keberadaan organisasi kaum Gay dan Lesbian meskipun Mesir, Rusia, serta negara lainnya menolaknya.

    Komisi Hak Asasi Gay dan Lesbian Internasional, berbasis di Amerika Serikat, telah mengajukan "status konsultatif" pada Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) tiga tahun silam.

    Bulan lalu, Komite PBB yang memberikan akreditasi kepada organisasi LSM tersebut menolak permohonan sejumlah negara termasuk Mesir, Rusia, dan Cina setelah lembaga tersebut mengadakan pemungutan menghasilkan suara bulat "No". Namun diplomat Barat bersumpah melanjutkan pemungutan suara itu.

    Delegasi Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara Barat turut memberikan suara yang diadakan oleh ECOSOC atas usulan Komisi Hak Asasi Gay dan Lesbian Internasional, Senin. Hasil pemungutan menunjukkan 23 setuju, 13 menolak, dan 13 lainnya abstain.

    Di antara negara yang memilih "Tidak" adalah Mesir, Cina, dan Rusia. Diikuti Nigeria, Maroko, Malaysia, Pakistan, Arab Saudi, serta Venezuela. Sedangkan yang mendukung antara lain Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Jerman, Brasil, dan Jepang.

    Presiden Amerika Serikat Barack Obama memuji hasi pemungutan suara itu. "Saya menyambut baik langkah penting demi kemajuan hak asasi manusia," ujarnya dalam sebuah pernyataan.

    Wakil duta besar Inggris di PBB Philip Parham mengatakan, ECOSOC mewakili kelompok tersebut di badan dunia "akan menambah suara penting dalam diskusi kami di PBB."

    Cary Alan Johnson, direktur kelompok, mengatakan keputusan tersebut merupakan "sebuah penegasan dukungan terhadap kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender untuk mendapatkan tempat di PBB sebagai bagian penting bagi komunitas sosial sipil."

    "Ada pesan jelas di sini bahwa suara ini tak harus diam dan hak asai manusia tak dapat ditolak berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender," kata Johnson.


    REUTERS | CHOIRUL

     

      


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terobosan Nadiem di Pendidikan, Termasuk Menghapus Ujian Nasional

    Nadiem Makarim mengumumkan empat agenda utama yang dia sebut "Merdeka Belajar". Langkah pertama Nadiem adalah rencana menghapus ujian nasional.