Inggris Tak Mau Ikut-ikutan Larang Cadar

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • AP/Christophe Ena

    AP/Christophe Ena

    TEMPO Interaktif, Jakarta - Inggris "tampaknya sangat tak mungkin" memberlakukan larangan bercadar bagi Muslimah kendati ada dukungan luas masyarakat bagi tindakan semacam itu, kata Menteri Imigrasi Inggris Damian Green.

    Kepada Harian Sunday Telegraph, ia mengatakan, larangan seperti yang diberlakukan Prancis dan dukungan 67 persen warga Inggris seperti ditunjukkan hasil jajak pendapat Hari Jumat (16/7) "adalah tindakan yang agak tidak Inggris untuk dilakukan".

    Seorang lagi anggota parlemen dari kubu Konservatif sebelumnya telah mengatakan ia menolak bertemu dengan perempuan pemilih yang memakai cadar. Ia juga mengusulkan peraturan untuk melarang praktik itu.

    Namun menurut Green, memberitahu orang apa yang boleh dan tak boleh mereka pakai, jika mereka hanya berjalan di jalanan, agak tidak Inggris untuk dilakukan. "Kami adalah masyarakat yang bertoleransi dan saling menghormati."

    Menteri Imigrasi Inggris tersebut mengakui ada kondisi orang harus melihat muka seseorang.

    "Tetapi saya kira itu sangat tak mungkin dan Parlemen Inggris sangat tak ingin berusaha dan mengesahkan peraturan yang mendikte apa yang orang pakai," katanya.

    Green menambahkan bahwa tak seperti Prancis, Inggris bukan "negara sekuler yang agresif".

    Pekan lalu, anggota parlemen Prancis melakukan pemungutan suara dan dengan mayoritas besar melarang perempuan Muslimah memakai cadar di tempat umum, dalam peraturan yang akan diserahkan kepada Senat untuk disetujui.

    Philip Hollobone, anggota parlemen dari Partai Konservatif pimpinan Perdana Menteri David Colderon, pada Sabtu mengatakan ia menuntut perempuan membuka penutup muka mereka ketika mereka mengunjungi dia di konstituennya di Inggris tengah.

    "Jika perempuan itu mengatakan `Tidak`, saya akan memastikan bahwa dia dapat melihat muka saya, saya tak dapat melihat mukanya, saya tak dapat memuaskan diri saya bahwa dia adalah orang yang dia katakan," katanya kepada Suratkabar Independent.

    "Saya akan mengundang dia untuk berkomunikasi dengan saya dengan cara yang berbeda, barangkali dalam bentuk surat," katanya.

    Hollobone juga telah mengajukan rancangan undang-undang ke parlemen untuk mengatur cadar tertentu, kendati itu takkan dibahas sampai Desember dan sangat tak mungkin untuk dijadikan peraturan akibat kurangnya dukungan di parlemen.

    Sebanyak 400 warga Muslim tinggal di Kettering, kota kecil berpendududk 50 ribu jiwa yang merupakan wilayah pemilihan Hollobone, kata perhimpunan Muslim setempat.

    TELEGRAPH | ANT


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.