Aktivis Filipina Tewas Didor!

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • KELOMPOK BAYAN MEMPROTES KEMATIAN AKTIVIS SAYAP-KIRI FERNANDO BALDOMORO, SELASA (6/7).

    KELOMPOK BAYAN MEMPROTES KEMATIAN AKTIVIS SAYAP-KIRI FERNANDO BALDOMORO, SELASA (6/7).

    TEMPO Interaktif, MANILA  -Sejumlah pemrotes berkumpul di Istana Presiden Malacanang di Manila, Selasa (6/7) kemarin. Mereka mendesak Presiden Benigno "Nonoy" Aquino III memerintahkan aparat penegak hukum untuk mengusut kematian Fernando Baldomero, pemimpin politik sayap-kiri dan pejabat dewan Provinsi Iloilo di Filipina Tengah pada Senin (5/7) pagi.

    Baldomoro, yang sempat lolos dari upaya percobaan pembunuhan pada tahun ini, ditembak tatkala hendak mengantar anaknya ke sekolah. Ketua Umum Partai Bayan Muna ini meregang nyawa dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. "Peluru menembus kepala dan leher korban," ujar Kepala Polisi Provinsi Iloilo Epifanio Bragais.

    Aksi penembakan ini terjadi sepekan setelah Presiden Aquino III dilantik sebagai kepala pemerintahan yang baru. Di kalangan militer daerah asal Baldomoro ini memang kerap dikenal sebagai sarang kelompok pemberontak komunis yang hendak mendirikan Negara Marxist. Menurut Bragais sudah lebih dari seribu orang aktivis sayap-kiri tewas di sini.

    "Pembunuhnya menghilang dan kasusnya memuai," ujar Kepala Polisi Bragais. Lantaran itulah para pendemo dari kelompok Bayan mendesak agar pemerintah selekasnya bertindak. "Kami harap ini Fernando Baldomero adalah aktivis pertama dan terakhir yang dibunuh di bawah rezim Aquino," ujar para pendemo lewat pesan di spanduk.

    Menurut Bragais, saksi mata melihat pelakunya kabur dengan sepeda motor bodong alias tanpa plat nomor. Itu sebabnya para pendemo dari Bayan ini menuding pelakunya adalah tentara. "Ini pesan kepada Tuan Aquino agar memberi maklumat kepada tentaranya bahwa pembunuhan ini tak bisa diterima," kata pemrotes.

    | AP | INQUIERER | ANDREE PRIYANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.