Hamas Peringatkan Israel Soal Schalit

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • AP/HO-file

    AP/HO-file

    TEMPO Interaktif, Yerusalem -Dalam sebuah situs Al-Resalah yang berafiliasi ke gerakan Hamas, Abu Mujahed, juru bicara salah satu kelompok yang diyakini menahan tentara Israel Gilad Schalit, menyebut hanya satu cara untuk pembebasan Schalit secara aman. Yakni Israel mesti menerima semua tuntutan para penahan.

    Mujahed menegaskan Israel tak bakal bisa mendapatkan apapun informasi tentang Schalit. "Sudah empat tahun berlalu, kelompok perlawanan sukses menggagalkan penyusupan maupun variasi metoda penyergapan untuk membebaskan Schalit," ujarnya di situs itu Rabu (23/6) malam. "Upaya pencaplokan untuk mendapat informasi tentang dia hanya bila kami berniat menyediakannya."

    Abu Mujahed, juru bicara Nasser Eddin Battalion, sayap bersenjatan dari Popular Resistance Committee, memperingatkan Israel jangan coba-coba melancarkan sebuah operasi militer bagi pembebasan Schalit.

    "Jika mereka melansir suatu agresi baru terhadap Jalur Gaza dan melanjutkan penyusupan mereka, nyawa Schalit bakal sama nasibnya dengan Ron Arad (navigator IDF yang hilang)," imbuhnya.

    Mujahed juga menambahkan bahwa demonstrasi dan pendudukan para pendukung Schalit di luar kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di Yerusalem menunjukkan "bahwa pemerintah Israel dalam tekanan".

    Bagaimana nasib Schalit saat ini? Menurut Jerussalem Post hari ini, konon dia baik-baik saja. Mengutip situs itu, disebutkan bahwa Schalit menghabiskan banyak waktunya dalam penahanan dengan menonton sejumlah pertandingan Piala Dunia. Antara lain bahwa Schalit yang keturunan Prancis beberapa hari lalu tampak "sangat sedih", karena tim Prancis angkat koper lebih dini dari Afrika Selatan.

    Jerusalem Post/dwi a


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.