Jelang Pemilihan Presiden, Granat Meledak di Burundi, Dua Tewas

TEMPO Interaktif, Bujumbura - Granat tangan meledak di lobi sebuah pub menewaskan dua orang dan melukai delapan lainnya di Burundi, sepekan sebelum pemilihan presiden. Demikian keterangan polisi, Selasa.

The central African nation akan menyelenggarakan pemilihan pada 28 Juni, namun enam calon dari kelompok oposisi mengatakan mereka akan memboikot pemilihan, meninggalkan pejabat lama Pierre Nkurunziza tanpa seorang penantang pun.

Satu granat dilemparkan ke dalam pub di daerah pinggiran Bujumbura dan granat lainnya menghantam sebuah rumah di kawasan pedesaan di luar ibu kota, Senin dini hari.

"Kami menangani kasus ini dan berharap segera menangkap pelaku serangan," kata juru bicara kepolisian Pierre Channel Ntarabaganyi. Dua granat lainnya sempat dilemparkan di selatan kota Senin malam, tetapi tak menimbulkan korban.

Sepuluh hari lalu, tujuh orang terluka ketika penyerang, tak diketahui identitasnya, melemparkan granat dari sepeda motor ke dalam hotel dan pub di tempat berbeda di ibu kota. Polisi mengatakan, telah menahan 20 orang yang diduga terlibat dalam serangan tersebut.

Otoritas Burundi mengatakan, oposisi berada di balik serangan dengan tujuan agar masyarakat menolak pemungutan suara, Senin. Sebaliknya,  pihak oposisi membantah tuduhan pemerintah.

Sebanyak 13 partai oposisi menolak hasil pemungutan suara distrik bulan lalu yang dimenangkan oleh CNDD-FDD dengan perolehan suara 64 persen. Mereka menuduh Komisi Pemilihan Umum Burundi (CENT) gagal mencegah penipuan.

CENT menolak tuduhan tersebut dan pemilihan presiden tetap berlanjut kendati ada rencana diboikot.

Pemilihan nampaknya bakal jadi ujian stabilitas negara penghasil kopi dengan jumlah penduduk delapan juta jiwa ini. Nkurunziza, mantan pemimpin pemberontak, secara luas menyatakan harapannya memenangkan pemilihan untuk jabatan kedua.

Burundi relatif nyaman sejak Pasukan untuk Pembebasan Nasional, sebelumnya bernama Kelompok Gerilyawan Hutu, sepakat meletakkan senjata dan bergabung dengan pemerintah tahun lalu.


REUTERS | CHOIRUL