17 Negara Tak Boleh Ikut Voting Penangkapan Paus

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • AP/Australian Customs Service

    AP/Australian Customs Service

    TEMPO Interaktif, Agadir -Sebanyak 17 negara yang paling pro perburuan paus tak boleh menggunakan haknya dalam voting pada pertemuan International Whaling Commision (IWC) di Agadir, Maroko, dalam apa yang bisa menjadi pukulan bagi harapan Jepang untuk melanjutkan perburuan paus (untuk) komersial.

    Para delegasi yang hadir dalam sidang di kota resor Agadir itu terlibat dalam perundingan rahasia dalam upaya memecahkan kebuntuan atas proposal yang memungkinkan Jepang untuk melanjutkan penangkapan paus untuk komersial yang terbatas dengan imbalan suatu pengurangan program yang disebut program ilmiah paus di Samudra Selatan.

    Dalam sidang tadi pagi, Wakil Ketua IWC, Anthony Liverpool mengatakan sekitar seperenam dari 88 anggota pertemuan bakal tak boleh memberikan suaranya. Negara-negara itu termasuk Palau, Kepulauan Marshall, Ghana dan Gambia dan terutama mereka dari blok pro-penangkapan paus yang telah diharapkan mendukung gerakan Jepang. Hak mereka telah ditangguhkan karena alasan-alasan tertentu, termasuk kegagalan mereka membayar iuran tahunan.

    Sementara itu, legenda Beatles, Paul McCartney adalah pesohor terbaru yang bergabung dalam kampanye anti perburuan paus. Dia meminta pemerintah Norwegia tak menyingkirkan sebuah aturan larangan penangkapan komersial mamalia laut tersebut.

    Menurut situs Contactmusic, bintang X Factor, Leona Lewis telah bergabung dengan World Society for the Protection of Animals (WSPA) menentang para pemerintahan di sejumlah negara agar tak menerima sebuah proposal yang akan secara efektif memungkinkan pembantaian hingga 1400 paus tahun depan.

    ABC News|The Hindu|dwi arjanto


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.