Popularitas Perdana Menteri Malaysia Kian Kuat  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. AP Photo/Lai Seng Sin

    Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. AP Photo/Lai Seng Sin

    TEMPO Interaktif, Kualalumpur -Popularitas Perdana Menteri Malaysia Najib Razak kian meningkat. Hasil jajak suara Merdeka Centre menyebutkan popularitas Najib naik mencapai 72 persen dari 69 persen pada April lalu. Survei itu digelar pada 6-16 Mei lalu dan melibatkan 1.028 responden. Hasil itu diumumkan menjelang rencana Najib melansir Rencana Malaysia Kesepuluh pada hari ini.

    Rencana Malaysia Kesepuluh merupakan program pembangunan empat tahun (semacam Repelita semasa Presiden Soeharto) yang akan dilaksanakan mulai 2011 sampai 2015. "Program ini merupakan formulasi dari Model Ekonomi Baru Malaysia," ujar Najib. Katanya lagi, program itu merupakan transformasi dari prospek masa datang Malaysia.

    Menurut jajak pendapat itu, 52 persen responden sepakat bahwa Malaysia telah mengarah di jalur yang tepat. Sebanyak 21 persen menyatakan perekonomian pulih dan standar hidup masyarakat meningkat. Adapun sekitar 22 persen responden menyatakan pemerintah mesti memecahkan isu-isu ekonomi seperti biaya hidup dan harga bahan pokok.

    Masih menurut jajak suara tersebut, sekitar 61 persen responden tak puas hati atas upaya pemerintah dalam memerangi korupsi. "Separuh responden mendesak pemerintah agar memperhatikan isu-isu korupsi," demikian dikatakan Media Center. Responden berpendapat bahwa korupsi mestilah menjadi prioritas utama pemerintah Perdana Menteri Najib.

    Hal yang menarik dari survei itu adalah hampir separuh atau 47 persen responden terdiri atas golongan yang tidak bekerja. Maklumlah, kelompok penekan Perkasa memprotes Najib lantaran warga bumiputra masih hidup di bawah taraf layak dibanding warga Malaysia dari etnis Cina dan India.

    Karena itu, tak mengherankan apabila dalam jajak pendapat itu 67 persen responden menolak pengurangan kuota bumiputra atas sejumlah fasilitas umum, seperti akses ke universitas dan pekerjaan di pemerintahan. Mereka juga menuntut agar bumiputra mendapat jatah saham yang sama dalam sejumlah perusahaan swasta yang beroperasi di Malaysia.

    BERNAMA | THE STAR | ANDREE PRIYANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.