Afrika Selatan Tarik Duta Besar di Israel

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Pretoria - Afrika Selatan menarik duta besarnya di Israel sebagai kelanjutan kemarahan diplomatik atas serangan mematikan Israel di kapal bantuan kemanusiaan di perairan Gaza.

    Pemerintah Afrika Selatan telah mengutuk serangan brutal militer Israel pada Senin lalu yang menewaskan 19 warga sipil. Serangan Zionis tersebut dianggap sebagai pelanggaran berat hukum internasional.

    Menteri Luar Negeri Junior Afrika Selatan Ebrahim Ebrahim mengatakan, penarikan Duta Besar Ishmael Coovadia adalah untuk menunjukkan bahwa Afrika Selatan mengutuk keras serangan itu.

    "Agresi Israel baru-baru ini yang menyerang armada bantuan kemanusiaan akan sangat berdampak untuk mencari solusi yang langgeng bagi masalah regional," ujarnya, Kamis waktu setempat.

    Menjawab pertanyaan wartawan di Pretoria, Ebrahim menyatakan, pihaknya telah memanggil Coovadia untuk konsultasi. "Setelah konsultasi dengan pemerintah, Coovadia bisa kembali lagi ke Tel Aviv. Ini bukan ingat permanen," kata Ebrahim.

    Ebrahim mengatakan seorang warga Afrika Selatan yang ikut dalam kapal bantuan kemanusiaan itu telah dibebaskan dari tahanan Israel.

    "Gadija Davids telah diterbangkan oleh pemerintah Turki. Dia telah meninggalkan Tel Aviv tadi malam dan mulai besok sudah tiba di negara ini," katanya.

    Yigal Palmor, seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan, negaranya menyesalkan sikap Afrika Selatan yang menarik duta besaranya tersebut.

    "Mereka yang mengkritik Israel disarankan akan lebih baik untuk mengubah kritik mereka terhadap teror perusuh pendukung armada, yang tidak ada hubungannya dengan kemanusiaan," katanya.

    Afrika Selatan adalah negara terbaru dari beberapa negara lain yang mengambil tindakan diplomatik terhadap Israel pascapenyerangan.


    ALJAZEERA l BASUKI RAHMAT N


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.