Kurangi Emisi, Indonesia Dapat Bantuan US$ 1 Miliar dari Norwegia  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Subekti

    TEMPO/Subekti

    TEMPO Interaktif, Jakarta - Indonesia dan Norwegia menandatangani letter of intent (LoI) untuk bantuan senilai US$ 1 miliar dolar guna membantu mengurangi emisi akibat kerusakan hutan di Indonesia.

    Penandatanganan itu disaksikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berada di Oslo, untuk menjadi ketua bersama pertemuan multilateral dengan Perdana Menteri Norwegia Jens Stoltenberg tentang perubahan iklim dan kerusakan hutan yang akan dimulai Jumat (28/5).

    Agus Purnomo, kepala Sekretariat Dewan Nasional Perubahan Iklim yang berada di Oslo mengatakan, kesepakatan bilateral Indonesia-Norwegia itu merupakan bagian dari program Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengurangan emisi akibat kerusakan hutan di negara berkembang, Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries (REDD).

    Agus Purnomo mengatakan bantuan akan dimulai dari pembentukan lembaga dan institusi keuangan untuk mengelola dana bantuan, uji coba REDD di satu atau dua provinsi sebagai langkah untuk menuju pengurangan emisi secara nasional.

    "Kegiatan ini adalah upaya pengurangan emisi yang bersumber dari perusakan hutan, kebakaran hutan, pembalakan liar, dan konversi dari lahan gambut," kata Agus.

    Pembiayaan dari luar tersebut, lanjut Agus, antara lain untuk masyarakat yang kehidupannya tergantung dari kegiatan yang kebetulan merusak hutan juga untuk perusahaan atau industri, yang mengembangkan kebun di lahan gambut dan harus pindah ke lahan yang bukan gambut."

    "Jadi kita menyepakati dengan Norwegia yang akan memberikan bantuan dalam beberapa tahun mendatang dengan dana total US$ 1 miliar," tambahnya.

    Agus Purnomo juga mengatakan penandatangan ini merupakan tindak lanjut pertama dari pertemuan perubahan iklim PBB di Kopenhagen Desember lalu.

    Salah satu butir dari pertemuan Kopenhagen menyebutkan negara pemilik hutan berhak mendapat bantuan dari maysarakat internasional untuk bisa memperbaiki pengelolaan hutan sehingga tidak mengeluarkan emisi karbon. "Jadi kerjasama bilateral ini adalah bentuk pertama dari contoh penerapan kesepakatan di Kopenhagen," kata Agus.


    BBC | ANGIOLA HARRY


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.