Pejabat Asing Disodori Pelacur sebagai Pelicin Kontrak

TEMPO Interaktif, Sydney - Anak perusahaan Bank Sentral Australia, Securency International, diduga menyediakan pelacur dan menyuap pejabat asing. Suap dilakukan agar Securency mendapatkan kontrak pencetakan uang di luar negeri dari pejabat asing itu.

Hal tersebut terungkap dari keterangan saksi Kepolisian Federal Australia di tengah penyelidikan mengenai dugaan korupsi di perusahaan pencetak uang kertas polimer.

Saksi tersebut mengatakan dalam sebuah investigasi suratkabar The Age dan acara ABC TV Four Corner bahwa seorang pria dibayar Securancy untuk mendapatkan kontrak dari pemerintah asing. Pria yang menjadi makelar tersebut mengatakan kepada sang saksi bahwa ia berniat menyuap seorang gubernur bank sentral dari salah satu negara Asia.

Saksi yang merupakan pekerja Securency tersebut juga memberikan buku hariannya kepada Kepolisian Federal Australia sebagai bukti. Dalam buku tersebut terungkap bahwa sang makelar mengatakan kepadanya pada 2007 jika sang gubernur akan sangat senang jika komisi (pembayarannya) ditingkatkan.

Mengenai permintaan untuk menyediakan pelacur, saksi tersebut mengatakan salah satu manajer senior Securency memintanya untuk menyewa pelacur asal Asia untuk seorang wakil gubernur sentral bank dari luar Australia yang akan berkunjung.

“Jika pejabat ini ada di kota, (saya diminta) menyediakan 'pengawal' dengan alis mata yang lentik serta berkedip... 'pengawal' khusus yang merupakan wanita Asia,” ujar saksi tersebut kepada Four Corners. “Ia menyarankan saya untuk menyediakan pelacur untuk salah satu pejabat bank sentral yang akan mengunjungi Melbourne.”

Saksi mata tersebut mengaku tidak mengabulkan permintaan tersebut. Namun, dia yakin pegawai lain telah membayar pelacur untuk melayani pejabat-pejabat bank sentral dari luar Australia tersebut.

Menanggapi kasus tersebut, Bank Sentral Australia memperhatikan dengan sangat serius. Bank Sentral Australia juga mengutuk korupsi dalam bentuk apapun.

“Dengan proses penyelidikan dari Kepolisian Federal Australia yang masih berlanjut, tidak tepat bagi bank untuk berkomentar mengenai masalah yang terkait dalam penyelidikan.” ujar Bank Sentral Australia dalam pernyataannya. “Bukti-bukti tindakan yang melanggar hukum harus diajukan ke polisi.”

Pihak Securency sendiri belum memberikan keterangan mengenai kasus tersebut.

Pemimpin Oposisi Malaysia Anwar Ibrahim dan Gubernur Bank Sentral Nigeria Lamido Sanusi mengatakan kepada Four Corners bahwa pemerintah Australia harus mengungkap aliran skandal suap tersebut.

SYDNEYMORNINGHERALD| NEWS.COM.AU| KODRAT