Kerusuhan Meluas ke Beberapa Provinsi Thailand

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kaus Merah membakar balaikota Mukdahan

    Kaus Merah membakar balaikota Mukdahan

    TEMPO Interaktif, Chiang Mai -Kerusuhan pecah di beberapa provinsi basis demonstran Kaus Merah. Massa kelas bawah pendukung mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra itu menjalarkan kemarahan setelah tiga  pemimpin mereka kembali menyerahkan diri pada polisi, menyusul tujuh pemimpin sebelumnya.

    Kantor balaikota di beberapa propinsi di Utara dan Timur Laut dibakar oleh massa setelah Pusat Resolusi Situasi Darurat (CRES) meluncurkan operasi pembubaran kamp Kaus Merah di kawasan Ratchaprasong.

    Lebih dari 600 demonstran di Udon Thani Muang Thung berkumpul di lapangan Sri dan kemudian bergerak ke kantor balaikota. Mereka mendobrak gerbang, memecahkan kaca, merusak kendaraan kendaraan, dan membakar bangunan balaikota. Pemadam kebakaran tidak bisa mengakses daerah itu karena mereka diblokir oleh pengunjuk rasa.

    Di Khon Kaen, Kaus Merah membakar bangunan kayu balaikota. Sekitar 2.000 pengunjuk rasa yang marah memecahkan gerbang dan merusak apapun yang mereka jumpai. Mereka juga membakar tumpukan ban bekas di halaman balai kota.

    Situasi ini juga terjadi di Chiang Mai, kampung halaman Thaksin. Pengunjuk rasa membakar rumah seorang perwira senior provinsi yang terletak di kompleks kediaman gubernur provinsi. Sejumlah ban bekas dibakar di tempat itu. Pengunjuk rasa juga berbondong-bondong ke Bangkok Bank cabang Tha Phae.

    Para pendukung Thaksin di Mukdahan juga membakar gedung balai kota. Pemadam kebakaran yang datang diserang. Tapi beberapa pemimpin Kaus Merah di daerah ini tidak setuju dengan tindakan itu.

    Di Ubon Ratchathani, sekitar 1.000 pengunjuk rasa bentrok dengan petugas keamanan di kompleks balaikota sebelum mereka membakar Kantor Kebudayaan Provinsi. Beberapa pengunjuk rasa kemudian pindah ke lantai dua balai kota dan membakar ruangan gubernur provinsi itu.

    Bangkok Post | YR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.