Jaran mengatakan, selain Thaksin, Khunying Sudarat Keyuraphan, mantan wakil pemimpin partai Thai Rak Thai yang telah dibubarkan, juga memberikan dukungan finansial. Uang sumbangan itu dipakai antara lain untuk menghidupi aksi unjuk rasa yang telah digelar sejak pertengahan Maret lalu.
Sebanyak 37 orang telah tewas, 291 orang terluka, termasuk 14 korban dalam kondisi kritis, sejak bentrok berdarah pecah Kamis pekan lalu. Sebagian besar pengunjuk rasa merupakan warga miskin di pedesaan kawasan utara Thailand yang merupakan pendukung mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra
Namun, Jaran mengatakan bukan hal yang salah telah menerima dana dari mantan perdana menteri yang kini hidup dalam pengasingan itu. "Apa yang keliru? Unjuk rasa ini memerlukan biaya dan kita perlu donor. Bahkan saya sendiri telah menghabiskan dana pribadi untuk unjuk rasa ini," katanya.
Pernyataan Jaran itu datang setelah Pusat Resolusi Situasi Darurat (CRES) mengumumkan pada Minggu lalu rencana membekukan transaksi keuangan dari 106 orang dan perusahaan. Para donatur ini diyakini telah menyediakan dana untuk kegiatan demonstrasi Kaus Merah.
Sumber CRES mengatakan larangan itu akan diperluas setidaknya untuk 10 orang dan lembaga lain, seperti BBD Development Co, BBD Co Properti dan SC Aset Corporation yan dituduh telah menggelontorkan dana untuk pengunjuk rasa.
Kepala Departemen Investigasi Khusus Tharit Pengdit telah bertemu Kolonel Sihanart Prayoonrat, sekretaris jenderal dari Kantor Anti-Pencucian Uang di Departemen Keuangan untuk menyelidiki sumber dan aliran dana yang mencurigakan itu. Mereka juga akan memberi pengarahan kepada lebih dari 80 lembaga keuangan, bank, perusahaan efek, perusahaan asuransi jiwa dan koperasi.
Eksekutif lembaga keuangan mana pun yang tak mematuhi perintah CRES bisa menghadapi tuntutan dua tahun penjara dan denda 40.000 baht. Hukuman itu akan dijatuhkan untuk setiap transaksi keuangan yang terbukti dialirkan ke kelompok Kaus Merah.
Bangkok Post | YR
