Iran Perkaya Nuklir di Turki dan Brasil  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • AP/Iranian Presidents Office

    AP/Iranian Presidents Office

    TEMPO Interaktif, Teheran -Iran setuju dengan mediator Brasil dan Turki kemarin, yakni akan mengirimkan beberapa uraniumnya ke luar negeri, tampak mendadak mengakhiri penolakannya untuk menerima semacam kesepakatan, seiring dengan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang siap menjatuhkan sanksi-sanksi lebih keras.

    Saat ini belum jelas apa konsesi-konsesi buat Iran, setelah berbulan-bulan mandek atas sebuah rencana PBB untuk tukar guling bahan bakar, akan memuaskan kekuatan besar tengah membahas satu ronde baru tindakan hukuman terhadap Teheran.
    Sejumlah pengamat mengatakan perjanjian tersebut akan memungkinkan Teheran menghindari sanksi baru PBB, memecah Barat, dan membantu kepemimpinan di sana menegaskan kekuasaannya setelah berbulan-bulan kerusuhan dan oposisi pasca-pemilihan presiden Juni tahun lalu.

    Seorang juru bicara Komisi Eropa mengatakan kesepakatan antara pemimpin Iran, Turki, dan Brasil mungkin menjadi langkah ke arah yang benar, tapi detailnya perlu dilihat dulu. Rusia dan Jerman juga menekankan bahwa mereka ingin informasi lengkap sebelum berkomentar.

    Kesepakatan yang diteken di Teheran itu menyebut Iran sepakat mengirim 1.200 kilogram uranium yang belum diperkaya (mentah) ke Turki dalam satu bulan dengan imbalan bahan bakar nuklir yang telah diperkaya untuk sebuah reaktor riset medis.

    Tak lebih dari satu tahun kemudian, Iran akan mendapatkan 120 kg uranium yang diperkaya sampai 20 persen sebagai bagian dari pengaturan yang melibatkan IAEA (Badan Energi Atom Internasional) dan Amerika Serikat, Prancis, dan Rusia.

    Iran, yang menegaskan bahwa program nuklirnya semata-mata untuk tujuan damai dan tidak untuk membuat bom sebagaimana tudingan Barat, sebelumnya berkeras bahwa apa pun tukar guling tersebut berlangsung secara simultan dan di wilayahnya sendiri.

    Sebuah tawaran mediasi oleh Turki dan Brasil, keduanya anggota tidak tetap Dewan Keamanan, tampaknya kesempatan terakhir untuk menyelesaikan sengketa tersebut dan menghindari putaran keempat sanksi-sanksi PBB. Perjanjian itu memungkinkan Iran mematuhi persyaratan Barat tanpa berhubungan langsung dengan negara-negara besar.

    Juru bicara Departemen Luar Negeri Iran, Ramin Mehmanparast, menyebut LEU Iran akan berada di bawah supervisi IAEA di Turki. Lembaga itu akan diberi tahu detail dari kesepakatan pertukaran itu pekan ini.

    Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad kemarin menegaskan, "Mereka (kekuatan Barat) harus menyambut peristiwa besar yang terjadi di Teheran serta menjauhkan diri mereka dari atmosfer penekanan dan sanksi untuk menciptakan sebuah kesempatan berinteraksi dan bekerja sama dengan Iran."

    Menteri Luar Negeri Turki Ahmed Davutoglu senang atas kesepakatan yang disebutnya sebuah "titik balik bersejarah", dan mengatakan dunia tak perlu lagi menimbang apa pun tindakan hukuman terhadap Iran.

    Dari Paris, juru bicara Departemen Luar Negeri Prancis, Bernard Valero, menyatakan ingin melihat perincian perjanjian tersebut, sebelum menilai manfaatnya. "Janganlah kita menipu diri sendiri, sebuah solusi atas (bahan bakar) yang dipertanyakan. Jika itu terjadi, bakal tak bisa berbuat apa-apa mengatasi masalah yang disebabkan program nuklir Iran," katanya dalam sebuah pernyataan. "Di jantung problem nuklir itu adalah kelanjutan kegiatan pengayaan nuklir di Natanz, pembangunan reaktor air berat di Arak, disimulasi situs Qom dan pertanyaan para pengawas IAEA yang belum terjawab."

    Para diplomat di Wina menyatakan IAEA kemarin belum secara formal menanggapi perjanjian itu. Tapi fakta bahwa Teheran kini sepakat untuk pertukaran di luar wilayahnya adalah perkembangan yang signifikan. Meskipun sumber tersebut yakin jumlah uranium kadar rendah yang bakal dikirimkan Teheran ke Turki hanya separuh yang dimiliki.

    Reuters | The New York Times | Dwi Arjanto


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.