PM Inggris: Matikan Ponsel Jika Rapat Kabinet

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • David Cameron. AP/Carl de Souza

    David Cameron. AP/Carl de Souza

    TEMPO Interaktif, London – Jangan macam-macam dengan David Cameron. Perdana Menteri Inggris ini tak memberikan toleransi dengan penggunaan telepon selular dalam rapat kabinet. Menurutnya, ini upaya untuk fokus saat rapat dan tantangan kerja yang menghadang anak buahnya.

    Dalam rapat kabinet pertama, Cameron sejak awal sudah mengingatkan kepada para menteri senior dari partai Konservatif pendukungnya dan partai koalisi, Liberal Demokrat, untuk mematikan telepon selular mereka. “Saya tidak mau ada gangguan telepon,” tegasnya.

    Cameron kemudian membuka rapat, yang mengatakan bahwa tim baru kini sedang menghadapi tugas yang mengkhawatirkan: pelaksanaan pemotongan belanja publik untuk mengurangi rekor defisit anggaran, saat Inggris menuju jalan pemulihan setelah resesi yang parah.

    Para politisi kebanyakan tetap menyalakan ponsel mereka, termasuk BlackBerry. Ini setelah otoritas parlemen mengizinkan mereka menggunakannya di ruang debat utama, dengan catatan ponsel dalam nada getar tanpa suara.

    Sekretaris kehakiman Kenneth Clarke terlambat mengubah nada getar. Akhirnya dia menjadi orang pertama yang melanggar aturan, dalam rapat pertama yang dipimpin Cameron pada pertemuan para menteri senior.

    Saat dering ponsel milik Clarke berbunyi, meledaklah tertawa dari beberpa menteri lainnya. Perdana menteri langsung memerintahkan untuk menyingkat pembicaraan. “Tolong bicaranya pendek saja, jadi saya bisa melanjutkan menjalankan negara.”

    Larangan ponsel dalam kabinet ini juga diperuntukkan kepada Cameron sendiri. Dia memimpin rapat kabinet untuk pertama kalinya, Kamis, setelah membentuk pemerintah koalisi pada awal minggu.

    SKYNEWS| REUTERS| NUR HARYANTO




     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.